Survei Pemerintah, Partisipasi Pemilu Capai 73 Persen

Kompas.com - 28/02/2014, 07:25 WIB
Ilustrasi: Pemilu. SERAMBI/M ANSHARIlustrasi: Pemilu.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memasang target partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 dapat mencapai 75 persen. Survei yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan diklaim telah memetakan partisipasi pemilih pada level 73 persen.

"Memang di dalam survei yang dilakukan Kemenkopolhukam ada kecederungan partispasi pemilu yang sekarang posisi 73 persen. Semoga bisa meningkat menjadi 75 persen," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, Kamis (27/2/2014).

Djoko mengatakan setiap dua pekan rapat koordinasi digelar di kantornya, bersama para menteri terkait pelaksanaan pemilu. Mendekati pelaksanaan Pemilu Legislatif, ujar dia, rapat tersebut akan diintensifkan.

Dalam rapat tersebut dibahas sosialisai pemilu. "Masih ada waktu 1,5 bulan ini paling tidak bisa meningkatkan partisipasi pemilu di pemilihan legislatif dan presiden mendatang," ucap Djoko.


Hasil survei yang dilakukan pemerintah terkait partisipasi pemilih jauh berbeda dengan survei-survei yang ada selama ini. Terakhir pada Januari 2014, survei Institut Riset Indonesia memprediksi tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden 2014 menurun dibandingkan Pemilu Presiden 2009, menjadi 51,3 persen.

Partisipasi pemilih pada pemilu setelah reformasi terus mengalami penurunan. Berturut-turut, Pemilu 1999 mencatatkan angka partisipasi 92,74 persen, 2004 mencapai 84,07 persen, 2009 mencapai 79 persen.

Survei Institut Riset Indonesia berlangsung pada 4 Desember 2013 hingga 8 Januari 2014 di 34 provinsi. Metoda yang digunakan adalah multi-stage random sampling, dengan melibatkan 1.700 responden. Survei dilakukan melalui wawancara berpedoman kuesioner, menggunakan tingkat toleransi kesalahan 3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Sebut Pelanggaran HAM Berat dan Konflik Agraria Jadi PR Pemerintah

Komnas HAM Sebut Pelanggaran HAM Berat dan Konflik Agraria Jadi PR Pemerintah

Nasional
Mahfud MD Sebut 'Industri Hukum' Jadi Penghambat Visi Presiden Jokowi

Mahfud MD Sebut "Industri Hukum" Jadi Penghambat Visi Presiden Jokowi

Nasional
Pemerintah Dorong Kekayaan Intelektual Bisa Jadi Jaminan ke Bank

Pemerintah Dorong Kekayaan Intelektual Bisa Jadi Jaminan ke Bank

Nasional
Eks Napi Koruptor Bisa Maju Pilkada, Ketua KPK Prihatin

Eks Napi Koruptor Bisa Maju Pilkada, Ketua KPK Prihatin

Nasional
Dukung Program Nasional, Kemenhub Terus Tingkatkan Kinerja Transportasi Kereta Api

Dukung Program Nasional, Kemenhub Terus Tingkatkan Kinerja Transportasi Kereta Api

Nasional
Litbang Kompas: Mayoritas Kasus Korupsi Kepala Daerah Terkait Infrastruktur

Litbang Kompas: Mayoritas Kasus Korupsi Kepala Daerah Terkait Infrastruktur

Nasional
Presiden Jokowi Minta KUR Diprioritaskan untuk Sektor Produksi

Presiden Jokowi Minta KUR Diprioritaskan untuk Sektor Produksi

Nasional
Jokowi Segera Bertemu KPK Bahas Evaluasi Pencegahan Korupsi

Jokowi Segera Bertemu KPK Bahas Evaluasi Pencegahan Korupsi

Nasional
Lima Pimpinan KPK Terpilih Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Lima Pimpinan KPK Terpilih Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Nasional
Aturan Hak Paten dan Desain Industri Akan Terimbas 'Omnibus Law'

Aturan Hak Paten dan Desain Industri Akan Terimbas "Omnibus Law"

Nasional
Aktivis: Pemerintah yang Pro Investasi Ancaman bagi Masyarakat Adat

Aktivis: Pemerintah yang Pro Investasi Ancaman bagi Masyarakat Adat

Nasional
'Dateline' Kasus Novel Berakhir, Polri Persoalkan Alat Bukti

"Dateline" Kasus Novel Berakhir, Polri Persoalkan Alat Bukti

Nasional
PKS: Erick Thohir Punya Banyak PR, Selain Kasus Dirut Garuda Indonesia

PKS: Erick Thohir Punya Banyak PR, Selain Kasus Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Eks Koruptor Tak Dilarang Maju Pilkada, Gerindra: Tergantung Komitmen Partai

Eks Koruptor Tak Dilarang Maju Pilkada, Gerindra: Tergantung Komitmen Partai

Nasional
Agus: KPK Selamatkan Uang Negara Rp 63,9 Triliun dalam 4 Tahun Terakhir

Agus: KPK Selamatkan Uang Negara Rp 63,9 Triliun dalam 4 Tahun Terakhir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X