Kompas.com - 25/02/2014, 13:59 WIB
Logo KPU Logo KPU
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyesali keputusan pemerintah yang memotong anggaran pembangunan tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2014. KPU berharap setidaknya pemerintah menggelontorkan dana yang sama dengan Pemilu 2009.

"Sementara ini, pembangunan TPS itu dialokasikan Rp 500.000 untuk setiap TPS. Kami meminta paling tidak disamakan dengan (Pemilu) 2009, yaitu Rp 750.000," ujar Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim di Jakarta, Selasa (25/2/2014).

Arif menilai, minimnya anggaran pembangunan TPS akan membuat TPS tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan KPU. Menurut dia, anggaran pembangunan TPS minimal Rp 750.000 per TPS.

"Di TPS itu antara lain harus sewa tenda atau sewa ruangan dan sewa kursi. Standar kami ukuran TPS itu 8 meter x 4 meter. Tenda untuk ukuran sebesar itu mungkin tidak cukup Rp 300.000 sekarang.  Jadi, sebenarnya kalau anggaran per TPS Rp 750.000  juga minim," ucapnya.

Arief mengatakan, hingga saat ini, KPU belum mendapat tanggapan atas permintaan penambahan anggaran TPS dari Kementerian Keuangan. Padahal, waktu pelaksanaan pemungutan suara tinggal 43 hari lagi.

"Kalau APBN tidak menyediakan dana itu, kami meminta dukungan pemerintah daerah untuk mengimbau masyarakatnya agar bergotong royong membantu pembangunan TPS itu," katanya.

KPU sebelumnya telah menetapkan jumlah TPS untuk pemilu legislatif bertambah dari 545.778 menjadi 546.278 untuk pemilihan di dalam negeri dan luar negeri.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X