Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Polisi Sebenarnya Tahu Jokowi Disadap

Kompas.com - 24/02/2014, 18:49 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sidarto Danusubroto membeberkan alasan kenapa partainya tidak melaporkan kasus penemuan tiga alat sadap di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Sidarto menyebut aparat kepolisian sebenarnya sudah mengetahui peristiwa penyadapannya itu tanpa harus menunggu laporan PDI-P.

"Ngapain lapor? Polisi saja sudah tahu, kok," ujar Sidarto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/2/2014).

Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat itu menuturkan, peristiwa terbongkarnya penyadapan terhadap Jokowi bukanlah delik aduan yang mewajibkan Jokowi ataupun PDI-P melapor lebih dahulu.

"Tanpa aduan, itu tidak harusnya terjadi. Bukan soal lamban, pokoknya sudah ditanganilah," katanya.

Lebih lanjut, Sidarto juga mengungkapkan, Jokowi sebenarnya tidak mau mengungkapkan kasus ini kepada publik. Namun, Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo sudah telanjur mengungkap kasus ini. "Jadi bukan pencitraan. Ini bukan omong kosong, tapi benar-benar terjadi," katanya.

Sebelumnya, PDI-P juga mengungkapkan, ditemukan tiga alat sadap di rumah dinas Jokowi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, sejak tahun 2012. Ada tiga alat sadap yang ditemukan di rumah itu. Terkait penyadapan ini, Kepolisian RI menyatakan belum menerima laporan terkait kasus penyadapan yang terjadi di kediaman Jokowi.

"Saya sudah koordinasi dengan Polda Metro Jaya bahwa sampai saat ini masih belum ada laporan terkait mengenai informasi tersebut," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Humas Polri, Komisaris Besar Agus Rianto di Mabes Polri, Jumat (21/2/2014).

Namun, Agus tak mau mengungkapkan apakah polisi telah melakukan penyelidikan terkait kasus itu. "Teman-teman yang berkompeten menangani hal itu sudah melakukan langkah-langkah untuk nanti apabila memang hal tersebut dapat ditindaklanjuti dengan proses lebih lanjut, tentunya ini akan mempercepat dan mempermudah penanganan oleh kami," imbuh Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com