Yusril: MK Menunda Proses Uji Materi UU Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan sikap Mahkamah Konstitusi yang menunda proses sidang uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Yusril, MK tak seharusnya menunda sidang tersebut.

"Tidak lazim MK menunda sidang pleno begitu lama. Sudah lebih (dari) sebulan sesudah sidang pendahuluan, pleno belum juga dimulai," kata Yusril melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (24/2/2014), menanggapi uji materi UU Pilpres di MK.

Yusril mengatakan, sidang pemeriksaan pendahuluan sudah digelar pada 21 Januari 2014 dan sidang perbaikan permohonan sudah dilaksanakan pada 3 Februari 2014. Hingga kini, kata dia, mahkamah belum menggelar sidang lagi.

"MK tampaknya sengaja menunda-nunda sidang pleno. Sementara kampanye pileg (pemilu legislatif) akan dimulai 16 Maret (2014), bulan depan," kata Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang itu.

Ia pun mengaku pesimistis putusan terhadap uji materi UU Pilpres dapat digelar sebelum pileg. Dengan demikian, kata dia, pileg dan pilpres pada Pemilu 2014 akan dilaksanakan terpisah sesuai putusan uji materi UU Pilpres sebelumnya.

"Penyatuan baru akan dilaksanakan dalam Pemilu 2019. Putusan terhadap uji UU Pilpres yang diajukan Effendi Ghazali dkk yang tampaknya akan diberlakukan. Itu berarti pula bahwa ambang batas atau presidential threshold dalam pencapresan masih akan tetap berlaku," imbuh Mantan Sekretaris Negara itu.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian uji materi UU Pilpres yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak dengan putusan pemilu serentak pada 2019. Jika dilaksanakan pada 2014, menurut MK, pelaksanaan pemilu dapat mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945.

MK dalam putusannya menegaskan bahwa penyelenggaraan pileg dan pilpres tahun 2009 berlangsung tidak serentak dan sistemnya akan diulangi Pemilu 2014 tetap dinyatakan sah dan konstitusional. Hanya, dengan keputusan pemilu serentak, diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pilpres dan pileg secara serentak.

Seperti diberitakan sebelumnya, Yusril mengajukan permohonan uji materi UU Pilpres. Dia mengajukan uji materi Pasal 3 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. Inti gugatan Yusril adalah meminta penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2014 dilakukan serentak atau tak ada lagi presidential threshold sebagai syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden.