Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Disadap, Ini Komentar Surya Paloh

Kompas.com - 23/02/2014, 21:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Nasdem menilai, dugaan penyadapan yang dilakukan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi adalah cermin adanya kompetisi politik yang tidak sehat. Hal itu dikatakannya menanggapi ditemukannya tiga alat sadap di rumah dinas Gubernur DKI, Menteng, Jakarta Pusat.

"Itu (penyadapan) karena persaingan tidak sehat. Kita berkompetisi dalam persaingan yang tidak sehat. Masyarakat juga tidak sehat. Itu konsekuensi logis," kata Surya saat ditemui seusai Apel Siaga Partai Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2014) malam.

Ia mengaku prihatin jika penyadapan itu memang dilakukan untuk kepentingan politik. Akan tetapi, menurutnya, hal ini menjadi konsekuensi dari pejabat publik. 

"Itu konsekuensi yang harus kita hadapi. Mas Jokowi, Mbak Mega, harus siap dan selalu mempersiapkan diri," katanya.

Apakah ia juga khawatir bahwa ada pihak-pihak yang menyadapnya untuk kepentingan politik tertentu? 

"Saya bukan penguasa, bukan aparatur negara, antisipasi apa? Doa saja kepada Tuhan Yang Mahaesa. Kita juga kan tidak melakukan sesuatu yang menambah suasana menjadi keruh, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya menemukan tiga alat sadap di rumah dinas Jokowi, di Menteng, Jakarta Pusat. Alat sadap itu ditemukan di ruang tamu, ruang makan, dan kamar tidur Jokowi.

Awalnya, Tjahjo mengatakan, tiga alat sadap itu ditemukan setelah PDI-P melakukan penggeledahan di rumah Jokowi. Namun, setelah dikonfirmasi, Tjahjo meralat perkataannya dan mengatakan bahwa informasi tentang tiga alat sadap itu ditemukan oleh tim pengawal Jokowi yang kemudian disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat PDI-P.

Sementara Jokowi sudah membenarkan adanya penemuan alat sadap itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com