Mendagri: Aturannya, Wisnu Diusulkan Risma sebagai Wakilnya - Kompas.com

Mendagri: Aturannya, Wisnu Diusulkan Risma sebagai Wakilnya

Kompas.com - 21/02/2014, 20:25 WIB
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, secara peraturan dan perundang-undangan, seharusnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang mengusulkan nama Wisnu Sakti Buana sebagai calon wakilnya kepada DPRD pada saat proses pemilihan Wakil Wali Kota.

"Iya (Risma mengusulkan). Kalau tidak kan tidak mungkin dibahas di DPRD (Surabaya). Mekanismenya, wali kota mengusulkan dua nama ke DPRD kemudian dari DPRD ke Gubernur (Jawa Timur Soekarwo), lalu (dari) Gubernur ke saya," ujar Gamawan di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2014).

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 35 Ayat 2 mengatur, penggantian wakil kepala daerah dilakukan melalui mekanisme pemilihan di DPRD berdasarkan usulan partai politik yang mengusung. Regulasi itu menetapkan, pemilihan dilakukan atas dua nama yang diusulkan oleh kepala daerah yang bersangkutan.

Ditanya apakah Risma sudah mengetahui kelengkapan berkas Wisnu saat diusulkan ke DPRD, Gamawan mengaku tidak tahu. "Kami kan tahunya kelengkapan administrasi secara formal apakah sudah terpenuhi, apakah mekanisme pengajuan itu sudah benar. Itu sudah terpenuhi," kata Gamawan.


Ia juga mengaku tidak tahu soal keabsahan pengusulan Wisnu. "Apakah usulan itu resmi, atau meneruskan surat DPP (Partai) itu substansial, jangan tanya ke saya, tapi ke DPRD," kata dia.

Menurutnya, persoalan substansi pengusulan Wisnu harus diselesaikan di tingkat DPRD Kota Surabaya karena Kemendagri berwenang hanya terkait administrasi. Dia mengatakan, mekanisme dan prosedur penetapan sudah memenuhi syarat formal, sehingga pihaknya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengesahan dan pengangkatan Wisnu sebagai Wakil Wali Kota Surabaya.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kembali mempersoalkan pelantikan wakilnya, Wisnu Sakti Buana, yang dinilai tidak prosedural.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorHindra Liauw

Terkini Lainnya

Tokoh Masyarakat Jabar: Galian C Ilegal Akibat Lemahnya Wibawa Pemerintah

Tokoh Masyarakat Jabar: Galian C Ilegal Akibat Lemahnya Wibawa Pemerintah

Regional
Paparan Visi Misi Jokowi dan Prabowo soal Terorisme Dinilai Kurang Elaboratif

Paparan Visi Misi Jokowi dan Prabowo soal Terorisme Dinilai Kurang Elaboratif

Nasional
Ribuan Warga Hadiri Haul Ayahanda Presiden Jokowi di Boyolali

Ribuan Warga Hadiri Haul Ayahanda Presiden Jokowi di Boyolali

Regional
Mayat Wanita Tanpa Tangan dan Kaki Ditemukan Mengapung di Sungai

Mayat Wanita Tanpa Tangan dan Kaki Ditemukan Mengapung di Sungai

Regional
Seorang Hakim Digerebek Bersama 2 Perempuan di Rumah Dinas

Seorang Hakim Digerebek Bersama 2 Perempuan di Rumah Dinas

Regional
Februari Mendatang, Pemerintah Luncurkan 2.000 Motor Listrik Gesits

Februari Mendatang, Pemerintah Luncurkan 2.000 Motor Listrik Gesits

Regional
Seberangkan Mobil dengan Rakit di Sungai, 1 Keluarga Tewas Tenggelam

Seberangkan Mobil dengan Rakit di Sungai, 1 Keluarga Tewas Tenggelam

Regional
Budi Luhur Laksanakan Pengabdian Masyarakat lewat KKN di 6 Provinsi

Budi Luhur Laksanakan Pengabdian Masyarakat lewat KKN di 6 Provinsi

Edukasi
Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir Tinggal Tunggu Surat Perintah

Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir Tinggal Tunggu Surat Perintah

Regional
Kerjasama Kemendikbud dan Pemprov DKI Tingkatkan Kualitas Guru

Kerjasama Kemendikbud dan Pemprov DKI Tingkatkan Kualitas Guru

Edukasi
Bupati Karawang Ikut Klarifikasi soal Pernyataan Sandiaga Uno di Debat Capres

Bupati Karawang Ikut Klarifikasi soal Pernyataan Sandiaga Uno di Debat Capres

Regional
Pasar Mayestik Kini Dilengkapi WiFi Gratis

Pasar Mayestik Kini Dilengkapi WiFi Gratis

Megapolitan
Filipina Beli Helikopter Black Hawk karena Pabrik Perakitannya Tidak di AS

Filipina Beli Helikopter Black Hawk karena Pabrik Perakitannya Tidak di AS

Internasional
Pasca-debat, Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Miliki Keinginan Politik Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Pasca-debat, Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Miliki Keinginan Politik Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Residivis Kasus Curanmor Tertangkap Basah Merusak Kunci Kendaraan

Residivis Kasus Curanmor Tertangkap Basah Merusak Kunci Kendaraan

Megapolitan

Close Ads X