Akil Disebut Terima Rp 19,8 miliar dari Wali Kota Palembang

Kompas.com - 20/02/2014, 21:54 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar menjalani sidang perdana di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (20/2/2014). Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut terkait kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar menjalani sidang perdana di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (20/2/2014). Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut terkait kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar disebut menerima Rp 19,8 miliar dari Wali Kota Palembang Romi Herton terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kota Palembang periode 2013-2018. Uang itu diterima Akil melalui orang kepercayaannya, yakni Muhtar Ependy.

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Akil meminta Romi untuk menyiapkan sejumlah uang jika permohonan keberatannya dikabulkan.

"Terdakwa sekitar bulan Mei 2013 menelepon Muhtar agar menyampaikan kepada Romi untuk menyiapkan sejumlah uang supaya permohonan keberatan Romi dikabulkan oleh MK RI," ujar Jaksa Ely Kusumastuty saat membacakan surat dakwaan Akil di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (20/2/2014).

Muhtar kemudian menyampaikan permintaan Akil kepada Romi. Romi akhirnya menyanggupi dengan menyiapkan uang Rp 20 miliar. Dalam sengketa Pilkada Kota Palembang, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Romi-Harno Joyo (nomor urut 2) kalah suara dengan pasangan Sarimuda-Nelly Rasdania (nomor urut 3). Romi mendapat suara 316.915 dan Sarimuda 316.923 suara. Selain itu, pasangan Mularis Djahri-Husni Thamrin (nomor urut 1) hanya memperoleh 97.810 suara.

Romi yang kalah dan hanya berselisih 8 suara dari Sarimuda kemudian mengajukan keberatan hasil Pilkada Kota Palembang tersebut. Mulanya, Romi menyampaikan kepada Muhtar atas rencananya mengajukan permohonan keberatan ke MK.

"Selanjutnya, rencana pengajuan permohonan keberatan disampaikan Muhtar kepada terdakwa," kata Jaksa.

Pada 16 April 2013, Romi resmi mengajukan permohonan keberatan. Kemudian pada Mei 2013, Akil meminta sejumlah uang kepada Romi melalui Muhtar jika ingin permohonan keberatan itu dikabulkan. Uang dari Romi diserahkan secara bertahap melalui Muhtar.

Sebelum permohonan sengketa Pilkada diputus MK, Romi melalui istrinya Masitoh menyerahkan Rp 12 miliar dan Rp 3 miliar dalam bentuk mata uang dollar AS kepada Muhtar. "Sisanya sebesar Rp 5 miliar dijanjikan Romi diberikan kepada terdakwa melalui Muhtar setelah permohonan keberatan atas Pilkada Kota Palembang diputus.

Pada tanggal 20 Mei 2013, akhirnya MK memutus perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kota Palembang dikabulkan. Panel Hakim Konstitusi dengan Akil sebagai Ketua, dan Maria Farida Indrati serta Anwar Usman sebagai anggota memutuskan membatalkan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang pada 13 April 2013.

Hakim juga menetapkan perolehan suara yang benar yaitu pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 97.809 suara, nomor urut 2 sebanyak 316.919 suara, dan nomor urut 3 sebanyak 316.896 suara. Setelah diputus, Romi memberikan sisa uang Rp 5 miliar pada 20 Mei 2013 melalui Muhtar. Sejumlah uang yang diterima Muhtar kemudian diberikan kepada Akil. Namun, atas sepengetahuan Akil, sebesar Rp 8,5 miliar digunakan Muhtar untuk modal usaha.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X