Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Di Balik Pencucian Uang, Ada Kehancuran"

Kompas.com - 15/02/2014, 14:55 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pemeriksaan dan Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa tindak pidana pencucian uang (TPPU) lebih berbahaya dibanding tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, ia mendorong lembaga penegak hukum dan antikorupsi fokus menangani TPPU.

Ivan menjelaskan, salah satu bukti konkret di balik kejamnya TPPU adalah saat Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menguak praktik dugaan korupsi dan pencucian uang di Banten. Dalam kasus ini, Gubernur Banten Atut Chosiyah bersama adiknya Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan telah dicokok KPK karena terjerat berbagai kasus dugaan korupsi dan TPPU.

"Buat kami, di balik TPPU ada kehancuran. Di balik mobil yang dibeli ada jembatan rusak, ada orang sakit. Pencucian uang lebih bahaya dari korupsi," kata Ivan, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (15/2/2014).

Ia melanjutkan, pihaknya tak pernah menemukan kesulitan berarti saat menelusuri aliran dana terkait TPPU. Modus aliran dananya cenderung sama, yakni dialirkan melalui antar-individu, disimpan tunai melalui sistem perbankan, atau diubah menjadi aset properti, perusahaan, dan lain sebagainya.

"Sangat sederhana, pada prinsipnya tak ada pencucian uang yang terlalu rumit pada saat ini," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, PPATK selalu melakukan pemeriksaan ketat pada semua informasi dan laporan yang masuk mengenai aliran dana mencurigakan. Muncul juga keinginan agar PPATK diberi kewenangan dan tenaga lebih untuk melakukan penyelidikan, tapi usulan itu terbentur persetujuan di parlemen. Alasan PPATK ingin melakukan penyelidikan adalah untuk mempercepat tindak lanjut pada pemeriksaan terkait aliran dana mencurigakan. Pasalnya, PPATK merasa banyak laporannya pada KPK yang tidak direspons positif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com