Kompas.com - 11/02/2014, 22:55 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik, saat berdiskusi di Newsroom Kompas.com, Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Kamis (12/12/2013).  KOMPAS IMAGES/FIKRIA HIDAYATKetua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik, saat berdiskusi di Newsroom Kompas.com, Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Kamis (12/12/2013).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengeluhkan Kementerian Keuangan yang tidak segera mencairkan anggaran Pemilu 2014. Husni mengatakan, anggaran penyelenggaraan pemilu masih kurang Rp 1,3 triliun dari Rp 14,4 triliun yang dianggarkan.

"Hal kedua yang kami konsolidasikan adalah anggaran. Anggaran untuk Pemilu 2014 itu Rp 14,4 triliun, ada kekurangan Rp 1,7 triliun," ujar Husni pada rapat koordinasi nasional Pemantapan Pemilu Legislatif 2014 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2014).

Dia mengatakan, pihaknya dapat mengakali pos anggaran tertentu untuk efisiensi. Menurutnya, KPU dapat menghemat anggaran sekitar Rp 4 miliar dalam pengadaan logistik pemilu. Jadi, kekurangan anggaran sebesar Rp 1,3 Triliun.

"Sebagian kecil dari kekurangan itu bisa dipenuhi dari penghematan pengadaan logistik. Namun ada Rp 1,3 triliun lagi yang merupakan kekurangan absolut," katanya.

Husni menyampaikan, jika kekurangan itu tidak segera ditutup, KPU khawatir proses pemungutan suara akan terganggu. Pasalnya, kata dia, kekurangan itu ada pada pos pembuatan tempat pemungutan suara (TPS).

"Kekurangan ini terdapat dalam cost pembuatan TPS. Di Pemilu 2009 lalu, anggaran yang dialokasikan per TPS Rp 750 ribu, sementara anggaran yang dianggarkan untuk tahun ini cuma Rp 500 ribu. Ini yang kami ajukan untuk kemudian mudah-mudahan dapat direspon dengan cepat," pungkas Husni.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.