Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daya Lekat Tinta Pemilu Hingga 3 Hari

Kompas.com - 10/02/2014, 19:28 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


KUNINGAN, KOMPAS.com - Tinta sidik jari untuk Pemilu 2014 disebut memiliki daya lekat hingga tiga hari. Hal itu untuk menghindari pemilih menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali.

"Kami meminta agar perusahaan memproduksi tinta sidik jari yang berdaya lekat. Daya lekat tinta yang diproduksi di sini (CV Tridaya Pratama) selama tiga hari," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Husni Kamil Manik saat memantau produksi tinta sidik jari di Kuningan, Jawa Barat, Senin (10/2/2014).

Husni mengatakan, sebenarnya hanya dibutuhkan tinta sidik jari dengan daya tahan hingga enam jam. Pasalnya, pemungutan suara hanya dilakukan selama enam jam.

"Kita kan hanya butuh sebenarnya 6 jam berdaya tahan, untuk pemungutan suara dari jam 7 sampai jam 13," katanya.

Ia menambahkan, tinta melekat lebih lama pada kuku dibandingkan pada kulit. Menurutnya, jika dicuci berkali-kali dengan detergen, tinta di kulit jari lebih mudah hilang.

"Tiga hari itu dengan catatan melekat di kuku yah. Di bagian kulit juga bisa bertahan lama, hanya memang lebih mudah luntur dibandingkan yang di kuku," ujar mantan Komisioner KPU Sumatera Barat itu.

Husni mengatakan, perusahaan CV Tridaya Pratama telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Perusahaan itu memproduksi untuk kebutuhan tinta pemilu di 11 provinsi di pulau Sumatera ditambah Bangka Belitung dan Banten.

"Tinta untuk di Aceh sudah dikirim. Jadi titik yang paling rawan sudah dicukupkan," katanya.

Direktur PT Tridaya Pratama Maman Resmana mengatakan, dari 3 juta botol tinta sidik jari yang diminta, pihaknya telah menyelesaikan 12.000 botol tinta suara yang langsung dikirim ke Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Bengkulu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com