Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Tak Ingin Indonesia Seperti Perancis yang Legalkan Pernikahan Sejenis

Kompas.com - 09/02/2014, 19:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali menyinggung soal demokrasi yang diterapkan negara barat dan di Indonesia.

Suryadharma menilai demokrasi di Indonesia tidak bisa lepas dari pondasi agama. Dia tidak menginginkan Indonesia seperti Perancis yang melegalkan pernikahan sesama jenis.

"Agama harus dijadikan pondasi kekuasaan, agar suara rakyat betul-betul menjadi suara Tuhan. Agar demokrasi bukan sepakat menuju kesesatan, sebagaimana dipertontonkan negara semisal Perancis setahun silam, yang DPR-nya mengesahkan undang-undang pernikahan sesama jenis. Na'udzu billah min dzalik," ujar Suryadharma dalam pidato politik di HUT PPP ke-41 di Bandung, Minggu (9/2/2014).

Dia pun berpendapat pemilu 2014 akan menjadi ajang pembuktian bagi partainya. PPP, sebutnya bisa saja bangkit menjadi bagian dari masa depan atau terpuruk dan menjadi bagian dari masa lalu.

"Pemilu 9 April mendatang menjadi ajang pembuktian apakah PPP adalah partai masa lalu atau masa depan," katanya.

Menteri Agama RI ini pun mengingatkan bahwa sudah menjadi kewajiban setiap kader PPP untuk menjadikan sejarah 41 tahun sebagai modal pembelajaran, ormas pendiri partai sebagai jangkar kekuatan, dan ideologi Islam rahmat bagi semesta alam. Seperti seharusnya partai politik, Suryadharma menyebut PPP didirikan untuk meraih kekuasaan.

"Kekuasaan itu bukan untuk memakmurkan diri sendiri, melainkan likhilafatin nubuwwah wa siyasatid dun-ya. Kekuasaan menurut Imam Al Mawardi dalam Al Ahkam As-Sulthaniyah adalah untuk melanjutkan misi kenabian yaitu memperbaiki akhlak dan juga menjaga agama," tutur Suryadharma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com