Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham Samad Masuk Bakal Capres PPP, Yenny Wahid dan Moeldoko Dicoret

Kompas.com - 09/02/2014, 01:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BANDUNG, KOMPAS.com - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya menyepakati delapan nama sebagai bakal capres PPP.

Di antara delapan nama ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad masuk dalam bursa. Sementara Yenny Wahid dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko akhirnya dicoret dalam daftar bakal capres.

Sekretaris Majelis Pakar PPP Ahmad Yani menuturkan masuknya nama Abraham dalam bursa capres PPP dari kalangan eksternal sebagai perwakilan dari kalangan muda.

"Selain itu, ini menunjukkan bahwa PPP merepresentasikan partai kami berkomitmen untuk berantas korupsi," ujar Yani di sela-sela acara Mukernas II PPP, Sabtu (8/2/2014).

Anggota Komisi III DPR itu pun mengaku PPP sama sekali tidak khawatir dengan langkah KPK yang kini mulai membidik Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana ibadah haji.

"Ini justru menunjukkan komitmen kami berantas korupsi," katanya.

Selain itu, Yani menuturkan bahwa putri almarhum Gus Dur, Yenny Wahid dicoret dalam bursa capres PPP karena ia keberatan. Nama Yenny sebelumnya diusulkan oleh komunitas Gus Durian dan 26 Dewan Pimpinan Wilayah PPP.

Sedangkan Panglima TNI Jenderal Moeldoko dicoret karena PPP tidak ingin memasukkan jenderal TNI aktif ke dalam politik praktis.

"Kalau kami masukkan berarti kami menyeret kembali TNI ke politik. Ini tidak baik," tuturnya.

Dengan dicoretnya nama Yenny dan Moeldoko, saat ini kandidat capres PPP dari kalangan eksternal tersisa tujuh tokoh.

Ketujuh tokoh itu yakni Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddique, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua KPK Abraham Samad.

Selain itu, PPP juga tetap memasukkan Ketua Umumnya, Suryadharma Ali sebagai bakal capres dari kalangan internal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com