Kompolnas: Polri Jangan Gali Lubang Tutup Lubang Amankan Pemilu

Kompas.com - 03/02/2014, 16:47 WIB
Komisioner Kompolnas, Adrianus Meliala Kompas.com/SABRINA ASRILKomisioner Kompolnas, Adrianus Meliala
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyayangkan langkah Polri yang akan menambal kekurangan biaya pengamanan Pemilu 2014. Menurut Kompolnas, pemerintah pusat yang seharusnya menambah kekurangan anggaran tersebut.

Hal itu dikatakan anggota Kompolnas Adrianus Meliala di Sekretariat Kompolnas, Jakarta, Senin (3/2/2014).

Menurut Adrianus, jika menggunakan anggaran Polri untuk pengamanan rangkaian Pemilu 2014, maka sama saja Polri gali lubang dan tutup lubang anggaran.

"Tambahan anggaran baru, dari fresh money lah, bukan dari anggaran Polri yang ada. Anggaran yang sekarang ini kurang kok," kata Adrianus.

Adrianus mengatakan, dari Rp 45 triliun DIPA anggaran Polri 2014, sebesar 75 persen di antaranya digunakan untuk belanja modal dan belanja barang Polri. Jumlah tersebut dinilai tidak dapat menutupi seluruh kebutuhan Polri untuk satu tahun.

"Belanja modal saja hanya cukup untuk sampai bulan Juni, belanja barang hanya cukup untuk membangun sepertiga kekuatan. Sekarang dikurangi lagi untuk pemilu, itu namanya gali lubang tutup lubang," katanya.

Adrianus menambahkan, Polri tak bisa menutup anggaran pemilu dengan memotong anggaran gaji pegawainya. Jika hal itu sampai dilakukan, tentu akan mendapat penolakan dari seluruh anggotanya.

"Kan enggak mungkin diambil dari anggaran belanja pegawai, bisa ngamuk-ngamuk. Yang diambil tentunya dari anggaran belanja barang dan modal, dari operasional dan infrastruktur," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk pengamanan pemilu yang berasal dari anggaran BA 999 yang dimasukkan menjadi DIPA Polri Anggaran 060 Polri. Meski demikian, anggaran tersebut masih kurang karena Polri memerlukan dana pengamanan pemilu paling sedikit sebesar Rp 1,6 triliun.

Beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal Pol Sutarman mengatakan, revisi pada DIPA anggaran Polri 2014 akan dilakukan dengan memangkas sejumlah program yang tak terlalu mendesak. Kekurangan dana sebesar Rp 600 miliar akan diambil dari revisi anggaran tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Dua Polisi Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Masih Berstatus Anggota

Polri: Dua Polisi Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Masih Berstatus Anggota

Nasional
Anggota DPR Dinilai Beri Contoh Tak Baik karena Terabas Aturan BPOM

Anggota DPR Dinilai Beri Contoh Tak Baik karena Terabas Aturan BPOM

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Epidemiolog Minta Menkes Ambil Sikap Tegas

Soal Vaksin Nusantara, Epidemiolog Minta Menkes Ambil Sikap Tegas

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Adanya Penerimaan Sejumlah Uang

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Adanya Penerimaan Sejumlah Uang

Nasional
Jokowi Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Indonesia di Atas Rata-rata Asia dan Dunia

Jokowi Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Indonesia di Atas Rata-rata Asia dan Dunia

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Nasional
Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Nasional
Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Nasional
Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Nasional
Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Nasional
Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Nasional
Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional
Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X