Kompolnas: Polri Jangan Gali Lubang Tutup Lubang Amankan Pemilu

Kompas.com - 03/02/2014, 16:47 WIB
Komisioner Kompolnas, Adrianus Meliala Kompas.com/SABRINA ASRILKomisioner Kompolnas, Adrianus Meliala
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyayangkan langkah Polri yang akan menambal kekurangan biaya pengamanan Pemilu 2014. Menurut Kompolnas, pemerintah pusat yang seharusnya menambah kekurangan anggaran tersebut.

Hal itu dikatakan anggota Kompolnas Adrianus Meliala di Sekretariat Kompolnas, Jakarta, Senin (3/2/2014).

Menurut Adrianus, jika menggunakan anggaran Polri untuk pengamanan rangkaian Pemilu 2014, maka sama saja Polri gali lubang dan tutup lubang anggaran.

"Tambahan anggaran baru, dari fresh money lah, bukan dari anggaran Polri yang ada. Anggaran yang sekarang ini kurang kok," kata Adrianus.

Adrianus mengatakan, dari Rp 45 triliun DIPA anggaran Polri 2014, sebesar 75 persen di antaranya digunakan untuk belanja modal dan belanja barang Polri. Jumlah tersebut dinilai tidak dapat menutupi seluruh kebutuhan Polri untuk satu tahun.

"Belanja modal saja hanya cukup untuk sampai bulan Juni, belanja barang hanya cukup untuk membangun sepertiga kekuatan. Sekarang dikurangi lagi untuk pemilu, itu namanya gali lubang tutup lubang," katanya.

Adrianus menambahkan, Polri tak bisa menutup anggaran pemilu dengan memotong anggaran gaji pegawainya. Jika hal itu sampai dilakukan, tentu akan mendapat penolakan dari seluruh anggotanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kan enggak mungkin diambil dari anggaran belanja pegawai, bisa ngamuk-ngamuk. Yang diambil tentunya dari anggaran belanja barang dan modal, dari operasional dan infrastruktur," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk pengamanan pemilu yang berasal dari anggaran BA 999 yang dimasukkan menjadi DIPA Polri Anggaran 060 Polri. Meski demikian, anggaran tersebut masih kurang karena Polri memerlukan dana pengamanan pemilu paling sedikit sebesar Rp 1,6 triliun.

Beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal Pol Sutarman mengatakan, revisi pada DIPA anggaran Polri 2014 akan dilakukan dengan memangkas sejumlah program yang tak terlalu mendesak. Kekurangan dana sebesar Rp 600 miliar akan diambil dari revisi anggaran tersebut.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Nasional
Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai 30 Juta Dollar AS

Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai 30 Juta Dollar AS

Nasional
Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Nasional
Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nasional
Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Nasional
Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Nasional
Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.