Kompas.com - 03/02/2014, 16:47 WIB
Komisioner Kompolnas, Adrianus Meliala Kompas.com/SABRINA ASRILKomisioner Kompolnas, Adrianus Meliala
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyayangkan langkah Polri yang akan menambal kekurangan biaya pengamanan Pemilu 2014. Menurut Kompolnas, pemerintah pusat yang seharusnya menambah kekurangan anggaran tersebut.

Hal itu dikatakan anggota Kompolnas Adrianus Meliala di Sekretariat Kompolnas, Jakarta, Senin (3/2/2014).

Menurut Adrianus, jika menggunakan anggaran Polri untuk pengamanan rangkaian Pemilu 2014, maka sama saja Polri gali lubang dan tutup lubang anggaran.

"Tambahan anggaran baru, dari fresh money lah, bukan dari anggaran Polri yang ada. Anggaran yang sekarang ini kurang kok," kata Adrianus.

Adrianus mengatakan, dari Rp 45 triliun DIPA anggaran Polri 2014, sebesar 75 persen di antaranya digunakan untuk belanja modal dan belanja barang Polri. Jumlah tersebut dinilai tidak dapat menutupi seluruh kebutuhan Polri untuk satu tahun.

"Belanja modal saja hanya cukup untuk sampai bulan Juni, belanja barang hanya cukup untuk membangun sepertiga kekuatan. Sekarang dikurangi lagi untuk pemilu, itu namanya gali lubang tutup lubang," katanya.

Adrianus menambahkan, Polri tak bisa menutup anggaran pemilu dengan memotong anggaran gaji pegawainya. Jika hal itu sampai dilakukan, tentu akan mendapat penolakan dari seluruh anggotanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kan enggak mungkin diambil dari anggaran belanja pegawai, bisa ngamuk-ngamuk. Yang diambil tentunya dari anggaran belanja barang dan modal, dari operasional dan infrastruktur," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk pengamanan pemilu yang berasal dari anggaran BA 999 yang dimasukkan menjadi DIPA Polri Anggaran 060 Polri. Meski demikian, anggaran tersebut masih kurang karena Polri memerlukan dana pengamanan pemilu paling sedikit sebesar Rp 1,6 triliun.

Beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal Pol Sutarman mengatakan, revisi pada DIPA anggaran Polri 2014 akan dilakukan dengan memangkas sejumlah program yang tak terlalu mendesak. Kekurangan dana sebesar Rp 600 miliar akan diambil dari revisi anggaran tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Naik Kereta-Pesawat, Tak Boleh Bicara hingga Makan-Minum

Aturan Naik Kereta-Pesawat, Tak Boleh Bicara hingga Makan-Minum

Nasional
Muncul Video Mesum 'Lele 13 Detik', Polisi Akan Dalami

Muncul Video Mesum "Lele 13 Detik", Polisi Akan Dalami

Nasional
Wakil Ketua DPR Minta Polri Tindak Asuransi Unit Link yang Rugikan Masyarakat

Wakil Ketua DPR Minta Polri Tindak Asuransi Unit Link yang Rugikan Masyarakat

Nasional
Konsistensi Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Perlu Dipertahankan

Konsistensi Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Perlu Dipertahankan

Nasional
Bertambah 1.083, Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Jadi 4.115

Bertambah 1.083, Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Jadi 4.115

Nasional
Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Nasional
Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Nasional
Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Nasional
Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Nasional
Soal Dugaan 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Soal Dugaan "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Nasional
Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Nasional
PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

Nasional
PKB Nilai Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

PKB Nilai Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.