Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2013, 35 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi

Kompas.com - 02/02/2014, 22:41 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com -
Sepanjang tahun 2013, sebanyak 35 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Data tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2012, dimana 34 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi.

Peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Langkun mengatakan, korupsi berdasarkan pelaku tak banyak perubahan dan menunjukkan kecenderungan yang sama.

"35 kepala daerah menjadi tersangka sepanjang tahun 2013. Anggota DPR atau DPRD yang terjerat sebanyak 62 orang," kata Tama di kantor ICW, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Minggu (2/2/2014).

Dari data ICW sepanjang tahun 2013, direktur atau pegawai swasta menempati urutan kedua pelaku korupsi, yakni sebanyak 274 tersangka. Sedangkan dibawahnya ada Kepala Dinas sebanyak 108 tersangka, Direktur/pejabat/pegawai BUMN/BUMD sebanyak 85 tersangka.

"Sekurangnya 39,03 persen merupakan pihak penyelengga pengadaan barang dan jasa seperti panitia lelang, PPK, PPTK," katanya.

ICW juga mengkritisi pengungkapan modus korupsi sepanjang 2013 yang masih model-model konvensional. Pengungkapan korupsi masih berputar di wilayah pengadaan barang dan jasa.

Pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pada semester I 2013 menghasilkan 245 tersangka. Pada semester II, ada 89 tersangka.

"Pengungkapan korupsi berdasarkan sektornya masih berputar di wilayah pengadaan barang dan jasa taun sepanjang 2013. Belum mengungkap korupsi di sektor yang besar. Seperti apa? Sektor tambang dan migas. Kalau sektor pengadaan barang dan jasa ada batasnya," kata Tama.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com