Anas: Seandainya Saya SBY, Saya Antar Ibas ke KPK

Kompas.com - 29/01/2014, 09:27 WIB
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum resmi ditahan usai diperiksa sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (10/1/2014). Ia ditahan terkait dugaan suap dalam proyek Hambalang. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum resmi ditahan usai diperiksa sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (10/1/2014). Ia ditahan terkait dugaan suap dalam proyek Hambalang.
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum kembali mengeluarkan pernyataan terkait Susilo Bambang Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Melalui kuasa hukumnya, Firman Wijaya, Anas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adil dalam menangani kasus Hambalang. Anas, yang kini mendekam di Rumah Tahanan KPK, adalah tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait proyek Hambalang. Pernyataan Anas melalui pengacaranya ini merespons polemik tentang pemeriksaan Ibas dalam kasus itu.

"Ini terkait posisi Mas Ibas yang ramai dibicarakan terkait keterangan Nazar dan Yulianis. Mas Anas berpesan, 'Seandainya saya SBY, saya akan mengantar sendiri Mas Ibas ke KPK'," kata Firman Wijaya menirukan pernyataan Anas, seusai menjenguk kliennya di Rutan KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014).

Firman mengatakan, selama ini Anas kooperatif dengan penyidik. Oleh karena itu, ia berharap KPK adil dalam menangani kasus tersebut.

Secara terpisah, seperti dikutip Kompas, Rabu (29/1/2014), Palmer Situmorang, Ketua Tim Advokat dan Konsultan Hukum Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga, memastikan, Ibas akan memenuhi panggilan KPK jika dipanggil lembaga itu.

"Tidak ada keengganan sama sekali dari kami. Bapak SBY selalu mendukung kerja KPK," ujarnya.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)
Nama Ibas disebut

Sebelumnya, mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Cilacap Tri Dianto yang juga loyalis Anas menyebut SBY dan Ibas sebagai pihak yang seharusnya diperiksa KPK terkait penyidikan kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang. Menurut Tri, SBY selaku Dewan Pembina Partai Demokrat ketika itu merupakan penanggung jawab Kongres Partai Demokrat 2010. Sementara itu, Ibas bertindak sebagai steering committee dalam kongres.

Mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis juga mengaku pernah menyebut nama Ibas ketika diperiksa sebagai saksi dalam kasus Hambalang yang menjerat Anas. Menurut Yulianis, nama Ibas disebutnya saat penyidik mencecarnya soal penyelenggaran Kongres Partai Demokrat 2010.

Yulianis mengungkapkan, ada catatan keuangan Grup Permai yang menyebutkan aliran dana 200.000 dollar AS ke Ibas. Dana tersebut, kata Yulianis, berkaitan dengan pelaksanaan Kongres Partai Demokrat 2010. Kepada wartawan, Yulianis menyebut uang 200.000 dollar AS itu berasal dari proyek Grup Permai yang bermasalah.

Sejauh ini, KPK belum memeriksa Ibas. Ketua KPK Abraham Samad sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya belum memanggil Ibas untuk diperiksa dalam kasus Hambalang karena belum menemukan cukup bukti mengenai keterlibatan Ibas yang perlu diklarifikasikan kepada yang bersangkutan.

Keterangan yang disampaikan Yulianis terkait Ibas, menurut Abraham, hanya dilontarkan dalam persidangan, dan tak pernah secara resmi dikatakan kepada penyidik KPK untuk dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Abraham juga menegaskan, meski nantinya Yulianis telah mengatakan keterlibatan Ibas dalam BAP, KPK belum dapat memanggil Ibas. Pemanggilan itu harus didukung dua alat bukti atau keterangan lain untuk memperkuat pernyataan Yulianis.

Ibas sudah membantah dirinya terlibat korupsi. "Saya katakan tudingan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Seribu persen saya yakin kalau saya tidak menerima dana dari kasus yang disebut-sebut selama ini," kata Ibas.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Nasional
Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Nasional
Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Nasional
Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Nasional
Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Nasional
Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Nasional
Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Nasional
Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Nasional
Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X