Pasek Konsultasikan Pemecatannya ke Badan Kehormatan

Kompas.com - 28/01/2014, 13:12 WIB
Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IX DPR Gede Pasek Suardika berkonsultasi dengan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Trimedya Panjaitan terkait keputusan DPP Partai Demokrat yang memecatnya sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat. Ketua BK DPR Trimedya Panjaitan mengatakan, konsultasi dilakukan di ruang rapat paripurna, Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (27/1/20014).

"Dia (Pasek) nanya kalau persoalan dia ini bagaimana, ada enggak pelanggaran kode etik yang dilakukan," kata Trimedya, saat ditemui di sela-sela rapat paripurna.

Dalam perbincangan tersebut, menurut Trimedya, ia menyampaikan bahwa saran atau penilaian dapat diberikan jika Pasek memberikan surat resmi dan mengadukan permasalahannya kepada BK DPR. Trimedya mengatakan, kasus Pasek merupakan kali pertama seorang anggota DPR mengadukan permasalahannya kepada BK DPR.

"Saya bilang, kalau mau ketemu (konsultasi), ya, kirim surat dulu. BK mau tahu juga masalah anggotanya. Tapi kami lihat dulu, ini kan masalah rumah tangga orang lain," ujar Trimedya.

Jika ada surat pengaduan dari Pasek, pimpinan BK akan melakukan pembahasan. Keputusan BK dapat dijadikan pegangan jika Pasek akan menggugat keputusan DPP Demokrat terkait pemecatannya.

"Belum pernah ada anggota DPR mengadu ke BK, mungkin dia bingung mau ngadu ke mana lagi. Tapi seperti apa, kita lihat nanti," ujarnya.

Ditemui terpisah, Pasek belum memberi tahu kapan akan melayangkan surat resmi kepada BK DPR. Ia mengaku belum dapat menerima keputusan DPP Partai Demokrat yang memecatnya. Menurut Pasek, keputusan itu cacat hukum karena tak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Selama ini, kata Pasek, ia selalu menerima keputusan partai, di antaranya ketia dicopot dari jabatan Ketua Bidang Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Sekretaris Fraksi Demokrat, dan Ketua Komisi III DPR, hingga akhirnya dirotasi ke Komisi IX DPR.

Namun, kali ini ia menolak keputusan pemecatannya. Surat  pergantian antarwaktu yang diajukan DPP Partai Demokrat juga dikembalikan oleh pimpinan DPR dengan alasan cacat hukum karena tak ditandatangani Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pasek  berencana melakukan somasi dan gugata atas keputusan partainya tersebut.

"Yang lainnya saya terima karena benar dan sesuai mekanisme, tapi yang ini tak sesuai mekanisme," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
PPP Sarankan Pemerintah Buka Ruang Publik Sebelum Buat Kebijakan

PPP Sarankan Pemerintah Buka Ruang Publik Sebelum Buat Kebijakan

Nasional
UPDATE 2 Maret: 5.712 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.654 Kasus

UPDATE 2 Maret: 5.712 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.654 Kasus

Nasional
Ketentuan Investasi Miras Dicabut, Biro Hukum Kepresidenan Dinilai Kurang Peka dengan Situasi

Ketentuan Investasi Miras Dicabut, Biro Hukum Kepresidenan Dinilai Kurang Peka dengan Situasi

Nasional
Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Belum Optimal

Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Belum Optimal

Nasional
Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Nasional
Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Nasional
Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Nasional
UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Nasional
UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X