Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pemberian FPJP untuk Bank Century Tanggung Jawab Bersama"

Kompas.com - 23/01/2014, 06:44 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengambilan keputusan strategis di Bank Indonesia, termasuk soal pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, dilakukan secara kolektif kolegial.

"Tanggung jawab bersama. BI, kan kolektif kolegial," kata mantan pegawai Bank Indonesia Ratna Etchika Amiaty, seusai memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi untuk perkara yang menjerat mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Budi Mulya, Rabu (22/1/2014) malam.

Ratna mengatakan selama pemeriksaan dia hanya ditanya seputar FPJP. Dia menolak menjelaskan lebih lanjut tentang materi pemeriksaan. Perkara yang menjerat Budi Mulya adalah dugaan korupsi dalam pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal pada 2008.

"Banyak (pertanyaan dari penyidik). Saya sampai lupa," ujar tepis Ratna. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian negara.

Budi telah ditahan di Rutan KPK. Sebelumnya, KPK juga memeriksa sejumlah saksi lain termasuk Wakil Presiden Boediono dalam kapasitas sebagai Gubernur Bank Indonesia saat perkara Bank Century menerima FPJP.

Pemeriksaan terhadap Boediono bertujuan menggali informasi seputar proses pengambilan keputusan pemberian FPJP itu. Pertanyaan seputar krisis juga diajukan para penyidik untuk mendapatkan gambaran akurat tentang konteks situasi saat keputusan dibuat.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kesempatan berbeda pernah menyatakan tidak melihat ada situasi krisis ketika Bank Century mendapatkan FPJP. Namun, Boediono mengatakan keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kondisi ancaman krisis pada Oktober sampai November 2008 bagi perekonomian Indonesia.

Kegagalan sistemik sekecil apapun, kata Boediono, dapat menimbulkan dampak domino atau krisis sistemik. Apalagi, pada saat itu Indonesia tidak menerapkan blankeet guarantee yang menjamin semua simpatan nasabah perbankan. Karenanya, kata Boediono, penyelamatan Bank Century merupakan satu-satunya cara agar Indonesia saat itu tak benar-benar mengalami krisis sistemik.

Boediono berkeyakinan, langkah penyelamatan yang kemudian diikuti dengan pengambilalihan Bank Century merupakan kebijakan yang tepat. Bukti yang dia pakai, Indonesia benar-benar tak mengalami krisis pada 2009 dan perekonomian Indonesia malah terus tumbuh dan pada 2012 angka pertumbuhan itu menempati peringkat kedua di dunia. KPK saat ini mendalami apakah ada penyelewengan terkait dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com