Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh: Pemilu yang Bebas, Setiap Detik Boleh Kampanye

Kompas.com - 20/01/2014, 13:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai, pemilu yang bebas adalah pemilu yang kampanyenya bebas dilakukan kapan pun dan di mana pun. Hal tersebut dikatakan Surya menanggapi pertanyaan mengenai kampanye yang dilakukan Nasdem di media yang dimilikinya.

"Pemilu yang bebas setiap detik harus kampanye. Bahkan seumur hidupnya orang atau parpol harusnya dibolehkan untuk kampanye," kata Surya di kantor DPP Nasdem, Jakarta, Senin (20/1/2014).

Menurut Surya, tak ada yang salah dengan kampanye yang dilakukan secara bebas. Justru, kata dia, hal itu bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat. "Masyarakat kita bisa belajar dari situ, setiap hari, tanpa ada batasan waktu," ujarnya.

Sebaliknya, jika kampanye dilakukan dengan banyak aturan, menurutnya, peserta pemilu pasti akan selalu melanggarnya. Peserta pemilu bakal mencari celah yang ada di dalam peraturan.

"Tidak dibolehkan pasang artribut di tempat umum, tapi dibolehkan dipasang di rumah. Pasangnya di tempat yang tinggi, kan sama saja," kata Surya.

Seperti diberitakan, Partai Nasdem dilaporkan ke Bawaslu oleh Jaringan Paralegal Pemilu Jakarta karena dianggap menggunakan Metro TV dan Media Indonesia, dua media milik Surya, untuk berkampanye.

Selain Nasdem, partai politik lainnya yang juga dilaporkan adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Menanggapi laporan tersebut, Surya mengaku tak menaruh curiga. Menurutnya, kecil kemungkinan kalau pihak yang melaporkan adalah lawan politik. "Saya tidak mau prejudice. Kita positive thinking saja," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com