Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 20/01/2014, 10:18 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com
— Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga melihat ada pihak-pihak yang memanfaatkan bencana banjir di DKI Jakarta untuk menyerang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara tidak obyektif. Mereka, kata Eriko, tidak terima dengan tingginya elektabilitas kedua orang itu sebagai calon pemimpin nasional.

"Memang dalam situasi banjir saat ini pastilah Gubernur DKI Jakarta menjadi sasaran. Tentu ini memang kita harus melihat obyektif. Momen ini dimanfaatkan pihak-pihak yang belum menerima dengan baik Pak Jokowi-Ahok," ucap Eriko saat dihubungi, Senin (20/1/2014).

Eriko berpendapat, pascakepemimpinan Jakarta, Jokowi-Ahok telah memenuhi harapan masyarakat sehingga sangat berpengaruh pada tingginya elektabilitas keduanya. Namun, ia mengakui Jokowi-Ahok memang belum menyelesaikan permasalahan di Jakarta.

"Permasalahan Jakarta tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu 15 bulan," katanya.

Eriko menambahkan, Jokowi berusaha mempercepat program yang sudah diputuskan sejak lama, seperti pengerukan Waduk Pluit dan Ria Rio, pembuatan sumur resapan, serta normalisasi dan penyodetan Sungai Ciliwung.

Meski demikian, kata dia, persoalan di Ibu Kota tak akan selesai jika hanya Pemprov DKI Jakarta yang bekerja. Pasalnya, penanganan banjir memerlukan kerja sama dengan provinsi dan kabupaten di luar Jakarta yang dikoordinasikan pemerintah pusat.

Seperti diberitakan, pascabanjir yang kembali terjadi di sejumlah wilayah di Ibu Kota, berbagai pernyataan miring soal kinerja Jokowi-Ahok muncul. Salah satunya disampaikan politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, yang menilai aksi blusukan Jokowi sia-sia.

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais meminta Jokowi untuk meminta maaf kepada warga Jakarta karena belum bisa menuntaskan masalah banjir. Meski Jokowi telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi banjir, menurut Amien, hal itu tidak cukup.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Deretan Harta Melchias Mekeng yang Sebut Pejabat Boleh Terima Uang Haram

Deretan Harta Melchias Mekeng yang Sebut Pejabat Boleh Terima Uang Haram

Nasional
Tim Penyidik KPK Geledah Kantor Bupati Kapuas

Tim Penyidik KPK Geledah Kantor Bupati Kapuas

Nasional
Profil Ben Brahim S Bahat, Bupati Kapuas yang Jadi Tersangka Korupsi

Profil Ben Brahim S Bahat, Bupati Kapuas yang Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
PKS Sebut Usulan Jusuf Kalla soal Cawapres Anies Layak Dipertimbangkan

PKS Sebut Usulan Jusuf Kalla soal Cawapres Anies Layak Dipertimbangkan

Nasional
Kontras Minta DPR Tolak 3 Calon Hakim Ad Hoc HAM, Ini Alasannya

Kontras Minta DPR Tolak 3 Calon Hakim Ad Hoc HAM, Ini Alasannya

Nasional
Polri Imbau Warga Tidak Mudik Lebaran 2023 Naik Motor, Rawan Kecelakaan

Polri Imbau Warga Tidak Mudik Lebaran 2023 Naik Motor, Rawan Kecelakaan

Nasional
Istri Bupati Kapuas yang Jadi Tersangka KPK Mundur dari Nasdem

Istri Bupati Kapuas yang Jadi Tersangka KPK Mundur dari Nasdem

Nasional
KPK Nilai Gugatan MAKI Terkait Lili Pintauli Tidak Jelas

KPK Nilai Gugatan MAKI Terkait Lili Pintauli Tidak Jelas

Nasional
Laporkan Menko Polhukam, Menkeu, dan Kepala PPATK, MAKI: Mudah-mudahan Ditolak Polisi

Laporkan Menko Polhukam, Menkeu, dan Kepala PPATK, MAKI: Mudah-mudahan Ditolak Polisi

Nasional
Respons soal Kabar Kalla Ajak Golkar Merapat KPP, PAN: Ajak-mengajak Kan Biasa

Respons soal Kabar Kalla Ajak Golkar Merapat KPP, PAN: Ajak-mengajak Kan Biasa

Nasional
Satu Anggota Komisi III Jadi Tersangka KPK, Bambang Pacul: Kita Berduka, tapi Tak Bisa Apa-apa

Satu Anggota Komisi III Jadi Tersangka KPK, Bambang Pacul: Kita Berduka, tapi Tak Bisa Apa-apa

Nasional
Harta Bupati Kapuas dan Istrinya yang Jadi Tersangka KPK Rp 8,7 Miliar

Harta Bupati Kapuas dan Istrinya yang Jadi Tersangka KPK Rp 8,7 Miliar

Nasional
Bareskrim Sebut Keponakan Wamenkumham Catut Nama dan Janjikan Promosi Jabatan

Bareskrim Sebut Keponakan Wamenkumham Catut Nama dan Janjikan Promosi Jabatan

Nasional
Menaker: THR Diberikan Paling Lambat 7 Hari Sebelum Lebaran, Tak Boleh Dicicil

Menaker: THR Diberikan Paling Lambat 7 Hari Sebelum Lebaran, Tak Boleh Dicicil

Nasional
Jokowi Minta Dana Zakat di Baznas Disalurkan Tepat Sasaran

Jokowi Minta Dana Zakat di Baznas Disalurkan Tepat Sasaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke