Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD DKI di Mata Jokowi, Lain di Depan, Lain di Belakang...

Kompas.com - 18/01/2014, 12:17 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bingung dengan polah anggota DPRD DKI Jakarta, termasuk dari Fraksi PDI Perjuangan. Di depannya, beberapa waktu lalu, para wakil rakyat itu mendukung program Jakarta Baru. Namun, hingga saat ini Rancangan APBD 2014 belum juga disahkan mereka.

Di sela-sela blusukan-nya pada Jumat(17/1/2014) kemarin, Jokowi mengatakan bahwa dukungan DPRD DKI Jakarta melancarkan pengesahan APBD 2014 diungkapkan saat acara makan siang bersama DPRD DKI di Jakarta. Perwakilan dari setiap fraksi di DPRD DKI hadir dalam undangan.

"Makanya tanyakan sendiri sajalah ke sana (DPRD DKI). Dulu kan bilangnya semua fraksi dukung. Tapi lamban, makanya tanya saja sendiri ke Dewan," ujar sang politisi PDI Perjuangan tersebut.

Jokowi ogah mengemis-ngemis lagi kepada DPRD DKI meminta agar mereka cepat mengesahkan APBD 2014 demi kelancaran proyek pembangunan. Selain sudah lewat dari targetnya, yakni pertengahan bulan Desember 2013, Jokowi menilai komunikasi yang dilaksanakan dengan anggota DPRD DKI lebih dari cukup.

"Dulu komunikasi kan sudah. Sekarang komunikasi lewat Sekda dan Bappeda saja. Kalau ketemu, nanti kamu bilang saya lobi-lobi lagi. Enggak usah desak-desak, sudah terlambat," lanjutnya.

Meski mengakibatkan sejumlah rencana proyek pembangunan di Jakarta molor, Jokowi akan tetap mengusahakannya dengan menggunakan sisa lebih penggunaan anggaran APBD 2013 lalu. Khususnya untuk belanja langsung, seperti gaji pegawai honorer dan beberapa perawatan yang mesti dilaksanakan secara harian.

Sebelumnya, Jokowi telah melakukan pendekatan dengan menyelenggarakan jamuan makan siang di kediaman dinas Gubernur pada November silam. Melihat suasana eksekutif dan legislatif yang cair dan akrab, Jokowi-Basuki optimistis bahwa pengesahan APBD tepat waktu, yakni 30 November 2013. Namun, DPRD kembali memastikan bahwa pengesahan APBD 2014 mundur menjadi 27 Desember 2013 dan mundur kembali menjadi pekan kedua Januari 2014.

Molornya pengesahan APBD itu membuat Jokowi dan Basuki khawatir program-program yang telah diajukan dalam RAPBD tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengakui lamanya pengesahan APBD 2013 diakibatkan terkait administrasi. Banyak nomor rekening pos anggaran yang berubah sehingga membutuhkan waktu lama. Dia pun memastikan APBD 2014 disahkan pada Januari 2014 ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com