Kompas.com - 17/01/2014, 16:28 WIB
Kader Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, berbincang dengan wartawan Tribunnews.com, di Kantor Tribun, Jakarta, Kamis (9/1/2014). Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Perhimpunan Pergerakan Indonesia tersebut berkunjung dan bertukar pikiran terkait situasi Indonesia terkini. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Kader Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, berbincang dengan wartawan Tribunnews.com, di Kantor Tribun, Jakarta, Kamis (9/1/2014). Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Perhimpunan Pergerakan Indonesia tersebut berkunjung dan bertukar pikiran terkait situasi Indonesia terkini. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemecatan politisi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, oleh partainya, mengundang perdebatan. Pasek akan menempuh jalur hukum untuk menggugat keputusan partainya itu. Dia berdalih, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tidak melakukan mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART).

Menurut Pasek, seorang kader Partai Demokrat yang akan diberikan sanksi seharusnya sudah terlebih dulu melalui mekanisme di Komisi Pengawas (Komwas). Komwas nantinya melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Kehormatan (Wanhor).

"Saya sekali pun belum pernah dipanggil Komwas, apalagi Wanhor. Ini namanya spesial, jadi pakai 'jalan tol'," ujar Pasek dijumpai seusai peluncuran buku Anas Urbaningrum, di Rumah Pergerakan, Jakarta, Jumat (17/1/2014).

Pasek membandingkan cara pemecatan yang dilakukan partai terhadap dirinya dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Nazaruddin, ucap Pasek, beberapa kali dipanggil sampai akhirnya dijatuhi sanksi.

"Saya belum pernah dipanggil, diajak minum kopi pun belum pernah," tutur Pasek.

Politisi yang dikenal dekat dengan Anas Urbaningrum itu menyatakan akan mempertimbangkan hingga pekan pekan depan untuk melakukan upaya hukum atas pemecatannya itu. "Biar saya nggak asal ngomong, emosional. Kalau buat keputusan emosional, bisa lupa prosedur. Jadi galaunya ditunda, sabar dulu," imbuh anggota Komisi IX DPR itu.

Pasek dipecat

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat kini memutuskan memecat Pasek. Kepastian ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti. Dia mengatakan bahwa Sekretariat Jenderal DPR baru menerima surat dari DPP Partai Demokrat pada Kamis sore ini.

Winantuningtyastiti melanjutkan, setelah menerima surat dari DPP Partai Demokrat, pihaknya akan meneruskan surat tersebut kepada pimpinan DPR. Nantinya, pimpinan DPR akan kembali berkirim surat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU akan menentukan pengganti Pasek, berdasarkan perolehan suara terbanyak dari daerah pemilihan Bali.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengaku, Pasek dipecat karena melanggar kode etik. Namun, Nurhayati membantah bahwa pelanggaran kode etik itu karena Pasek berhubungan dengan Anas dan PPI. Pelanggaran kode etik itu, menurutnya, karena Pasek kerap muncul di media dengan sikap yang bertabrakan dengan Partai Demokrat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 Januari: Bertambah 7, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.268 Jiwa

UPDATE 28 Januari: Bertambah 7, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.268 Jiwa

Nasional
Jokowi: Sudah Sangat Lama ASN Ada di Zona Nyaman, Terbelenggu Birokrasi Feodal

Jokowi: Sudah Sangat Lama ASN Ada di Zona Nyaman, Terbelenggu Birokrasi Feodal

Nasional
Soal Koruptor di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan ke Negara, Anggota DPR: Mesti Dikaji Hati-hati

Soal Koruptor di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan ke Negara, Anggota DPR: Mesti Dikaji Hati-hati

Nasional
Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

Nasional
Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Nasional
Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Nasional
3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

Nasional
Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Nasional
Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Nasional
Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Nasional
Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Nasional
Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.