Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Citra Memburuk, Partai Demokrat Tak Ingin TInggal Diam

Kompas.com - 14/01/2014, 16:25 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat (PD) merupakan salah satu partai yang pemberitaan negatifnya cukup banyak. Menanggapi hal itu Wakil Sekretaris Jenderal PD Ramadhan Pohan mengatakan, partainya tidak boleh berdiam diri lagi, tetapi harus melakukan terobosan untuk menyelamatkan citra partainya.

"Pemberitaan negatif PD harus jadi bahan mawas diri, introspeksi diri. PD tidak bisa lagi memperlakukan ini sebagai business as usual, seolah tidak ada apa-apa. PD tidak bisa dia. Demokrat harus menjawab," ujar Ramadhan, Selasa (14/1/2014).

Ia mengatakan, ada 148 anggota DPR dari Fraksi PD. Para politisi itu seharusnya bisa menjalankan dialog dengan masyarakat untuk menyosialisasikan program kerja pemerintah yang menurutnya pro-rakyat.

"Dengan fasilitas (negara), mereka bisa berdialog dengan masyarakat. Kapan saja bisa dia lakukan tanpa harus khawatir disebut berkampanye," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Ia mengatakan, selain oleh politisi yang memiliki jabatan di DPR, perbaikan citra juga harus dilakukan semua kader partai. Kader, menurutnya, juga harus memberitakan kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan Ketua Umum PD.

"Karakteristik partai pemerintah belum sepenuhnya tercermin dari Demokrat. Misal, dari Rp 1.800 triliun program pro-rakyat yang terdiri dari 4 program. Pada masa sebelum SBY, hanya Rp 500 triliun. Itu kan harus dikomunikasikan pada rakyat," ujar Ramadhan.

Berdasarkan pemantauan media yang dilakukan Pol-Tracking Institute, PD merupakan satu dari tiga partai yang banyak mendapat pemberitaan negatif sepanjang 2013. Selama tahun lalu, berita negatif partai itu mencapai 20,53 persen dibanding berita netral dan negatif partai.

Di atas PD, ada PKS yang pemberitaan negatifnya paling banyak jika dibanding berita lain, yaitu 23,87 persen. Selain dua partai itu, Partai Golkar juga banyak mendapat berita negatif, yaitu 19,1 persen.

Pemberitaan negatif soal PD salah satunya terkait penetapan mantan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam kasus korupsi Hambalang. Media yang dipantau sebanyak lima stasiun televisi, lima media online dan lima media cetak.

Pemberitaan yang dipantau adalah berita pada program berita siang dan sore pada Senin hingga Jumat di stasiun televisi TV One, Metro TV, SCTV, RCTI, dan Trans7. Sedangkan media online yang dipantau, Detik.com, Kompas.com, Viva.co.id, Merdeka.com, dan Okezone.com.

Adapun media cetak yang dipantau adalah Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, dan Seputar Indonesia. Monitoring dilakukan selama 1 Februari hingga 24 Desember 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com