Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Curhat" Hamdi Muluk Mundur dari Komite Audit Survei Konvensi Demokrat

Kompas.com - 13/01/2014, 07:51 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat terus melalui jalan terjal. Setelah dicibir karena dianggap tak transparan, kini internal komite mulai rontok.

Pakar psikologi dari Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk, mengundurkan diri dari anggota Komite Audit Survei Konvensi Demokrat. Hamdi menjelaskan, pada awalnya, ia diminta komite untuk masuk menjadi anggota komite untuk mengaudit survei dalam Konvensi Demokrat.

Ia mengaku tertarik dan memutuskan menerima tawaran setelah diyakinkan oleh beberapa anggota komite dari eksternal Partai Demokrat, salah satunya adalah Effendi Ghazali, yang tak lain sahabat sesama akademisi UI.

"Waktu itu mereka meyakinkan saya. Katanya konvensi ini bagus, bisa mengurangi oligarki politik, saya suka, dan akhirnya menerima," kata Hamdi, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (12/1/2014) malam.

Akan tetapi, ketertarikannya pada konvensi terus-menerus tergerus dan anjlok. Penyebabnya adalah karena komite yang dianggapnya tak serius menyusun dan menggarap pelaksanaan konvensi.

Pada medio Oktober-November 2013, ada sekitar 4-5 undangan rapat bersama komite. Agendanya adalah untuk menyelaraskan kerja tim audit dengan aturan main dalam konvensi. Namun, rapat itu tak pernah sekalipun berjalan efektif dan selalu molor dari waktu yang dijadwalkan.

Selain waktu rapat yang selalu molor, guru besar psikologi UI ini juga tak suka dengan gaya kerja komite, dan cara mengundang rapat yang dinilainya terlalu mepet. Beberapa anggota komite, ia katakan, datang dan pergi sesuka hati, padahal pada waktu yang sama ada agenda rapat bersama tim audit yang beranggotakan Tamrin Amal Tamagola, Andrinof Chaniago, dan Al Muktabar.

"Diminta datang ke Wisma Kodel, katanya rapat, jangan sampai telat. Tapi, ternyata ruangan kosong. Undangan rapat jam 4 sore, tapi mulainya selalu setelah makan malam," ujarnya.

Dengan pola kerja yang seperti itu, kata Hamdi, dia menjadi tak dapat bekerja optimal. Aturan main untuk tim audit tak pernah dibuat dan surat pengangkatan yang resmi juga tak pernah ia terima. Komunikasi selalu dijalin lewat SMS, termasuk ajakan komite kepada Hamdi untuk menjadi tim audit.

"Harusnya kan jelas dibicarakan apa yang saya kerjakan, hak dan kewajiban dan lainnya. Ini kan enggak, yang ada hanya ha-ha he-he saja," ungkapnya.

Buntutnya, pada pekan kedua Desember 2013, Hamdi memutuskan mengundurkan diri sebagai anggota tim audit. Pengunduran diri itu ia sampaikan melalui SMS kepada Sekretariat Konvensi selaku pihak yang mengundangnya.

"Saya kirim SMS, saya bilang enggak bisa kerja optimal dengan gaya bekerja seperti ini. Saya juga bilang maaf mengundurkan diri pakai SMS karena kalau pakai tertulis kan lucu juga soalnya pengangkatan dilakukan lewat SMS. Saya menganggap komite enggak serius," tandasnya.

Sebagai informasi, komite audit dibentuk untuk menjaga kredibilitas hasil survei kandidat konvensi yang dilakukan tiga lembaga survei. Ada empat tugas pokok dan fungsi tim audit, yakni membuat panduan untuk tiga lembaga survei, memastikan survei yang dilakukan memenuhi kaidah ilmiah dan etika yang telah dirumuskan komite audit, mengontrol pelaksanaan survei, dan memastikan semuanya berjalan sesuai aturan.

Saat ini, konvensi mulai memasuki babak-babak panas. Setelah 11 kandidat bertemu dengan media, selanjutnya akan digelar debat antarkandidat sebelum akhirnya dilakukan survei tersebut. Pemenang dari konvensi akan menjadi calon presiden Partai Demokrat periode 2014-2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com