Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/01/2014, 15:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Institut Riset Indonesia (Insis) yang dirilis di Jakarta, Minggu (12/1/2014), menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia menginginkan calon presiden muda untuk dipilih sebagai pemimpin mereka. Namun, faktanya, tak muda memunculkan tokoh muda dan harus bersaing dengan muka-muka lama. Lalu, apa yang menyebabkan sulitnya calon presiden muda muncul ke publik?

Akademisi Ziyad Falahi, mengatakan, masalah ini sangat berhubungan erat dengan sistem kaderisasi partai. Menurutnya, sistem kaderisasi partai menjadi lemah karena partai terus fokus kepada tokoh lama, tanpa memperhatikan regenerasi dengan memunculkan tokoh baru.

"Kaderisasi parpol kita tidak berjalan. Bagaimana mau muncul tokoh baru kalau kader tidak ada?" kata Ziyad.

Selain itu, lanjutnya, saat ini banyak pemuda yang menganggap berpolitik adalah suatu hal yang tabu.

"Bagaimana kalau kita mau punya tokoh muda kalau pemudanya begini? Padahal, pada masa pergerakan dulu, Soekarno berpolitik mulai dari 26 tahun. Hatta 25 tahun," ujarnya.

Apatisme pemuda saat ini, menurutnya, bukan murni kesalahan dari pemuda sendiri. Ziyad mengatakan, secara tak sadar ada kondisi yang menimbulkan keadaan seperti itu. Misalnya, di sekolah-sekolah, saat ini siswa hanya diajarkan bagaimana mendapatkan nilai yang baik, lulus,  dan mendapatkan pekerjaan. Mereka tidak diajari hal-hal mendasar seperti ideologi, yang dapat mempengaruhi keaktifan mereka dalam berpolitik.

"Anak muda apatis karena ada strategi politik besar yang membuat mereka apatis. Misalnya di SMK itu, itu cuma mengajarkan bagaimana siswa bisa lulus dan dapat kerja," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com