Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/01/2014, 06:03 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga empat bulan menjelang pemungutan suara Pemilu 2014, elektabilitas Partai Demokrat tak juga pulih ke tingkat pada masa jayanya. Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang resmi bergulir sejak 15 September 2013 tak juga memperlihatkan dampak pada perbaikan elektabilitas partai yang terpuruk sejak awal 2013.

Jangankan mendekati capaian suara Pemilu 2009, survei Kompas menunjukkan bahwa dukungan responden pada partai ini terus turun sepanjang 2013, bahkan hingga ke bawah perolehan suara pada Pemilu 2004.

Bermula dari terungkapnya dugaan korupsi proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga, badai seolah sambung-menyambung menyambangi partai pengusung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk dua periode berturut-turut ini.

Suara Partai Demokrat "terdegradasi" dari level psikologis 10 persen pada periode ketiga survei yang digelar Kompas selama 2012 sampai 2013. Partai ini masih memiliki simpanan dukungan suara 11,1 persen pada periode pertama survei yang hasilnya dirilis pada Desember 2012.

Angka tersebut turun 1 persen menjadi 10,1 persen pada periode kedua dengan rilis hasil pada Juni 2013. Penurunan suara 1 persen ini terjadi setelah momentum penetapan tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi atas mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Konvensi, yang dinilai merupakan strategi Partai Demokrat memulihkan citra, tak kunjung berdampak meski sudah berjalan lewat tiga bulan. Dukungan untuk partai ini justru semakin turun, dan anjlok ke 7,2 persen pada survei ketiga yang pengumpulan datanya rampung pada Desember 2013.

Capaian ini bahkan lebih rendah dari perolehan suara mereka pada Pemilu 2004, yang tercatat 7,45 persen. Pemilu 2004 adalah pemunculan pertama Partai Demokrat dalam pesta demokrasi di Indonesia.

Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat mengusung 11 kandidat. Mereka adalah Ali Masykur Musa, Anies Baswedan, Dahlan Iskan, Dino Patti Djalal, Endriartono Sutarto, dan Gita Wirjawan. Selain itu, ada pula Irman Gusman, Hayono Isman, Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo, dan Sinyo Harry Sarundajang.

Pada awal Januari sampai April 2014, konvensi akan memasuki tahap baru. Kegiatan yang dilakukan adalah wawancara mendalam kepada para kandidat yang melibatkan komite dan tokoh lain sebagai pewawancaranya.

Pada tahap ini, juga akan digelar debat antarkandidat dan dilakukan lagi survei untuk menentukan hasil akhir. Peran masyarakat dalam menentukan pemenang konvensi akan tampak dalam survei akhir tersebut.

Survei "Kompas"

Rangkaian survei yang digelar harian Kompas menggunakan metode survei longitudinal, yakni meminta pendapat dari responden yang sama. Ketiga survei dilakukan secara tatap muka, dalam tiga periode waktu.

Survei periode pertama yang hasilnya dilansir pada Desember 2012 dilakukan pada rentang 26 November 2012 sampai 11 Desember 2012. Periode kedua, 30 Mei 2013 sampai 14 Juni 2013, dan diumumkan pada Juni 2013. Adapun periode ketiga terlaksana pada 27 November 2013 sampai 11 Desember 2013, diumumkan mulai Rabu (8/1/2014).

Melibatkan 1.380 sampai 1.400 responden dari 34 provinsi di Indonesia, survei menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen dan rentang kesalahan (margin of error) 2,6 persen dalam penarikan sampel acak sederhana.

Hasil survei selengkapnya dapat dibaca di harian Kompas edisi Jumat (10/1/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com