SBY Dianggap Pura-pura Tak Tahu Rencana Kenaikan Harga Elpiji

"Kalau Presiden dan Menko Perekonomian mengatakan naiknya harga elpiji 12 kilogram sebagai aksi korporasi Pertamina, pernyataan ini sarat kebohongan. Kenaikan harga itu tidak mendadak, melainkan sudah direncanakan dan diketahui pemerintah," ujar Wakil Bendahara Umum Partai Golkar ini, di Jakarta, Minggu (5/1/2014).

Pertamina, sebut Bambang, telah melaporkan rencana kebijakan perubahan harga elpiji 12 kilogram kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Mekanisme pelaporan ini sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Elpiji.  

"Karena kenaikan harga elpiji berdampak sangat luas dan signifikan terhadap kehidupan rakyat, Jero Wacik pasti tidak berani bertindak sendirian. Dia akan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa," ujar politisi yang juga Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia ini.

Keputusan menaikkan harga Elpiji ini, lanjut Bambang, juga harus dikonsultasikan dengan Presiden SBY sebelum memberikan masukan final pada Pertamina. Menurut Bambang, sebagai BUMN, Pertamina harus tetap tunduk pada pemerintah. Apalagi, Pertamina mengelola komoditas yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.

"Jadi, kalau tidak disetujui SBY, Pertamina tidak akan berani menaikkan harga gas elpiji," kata Bambang.

Dia menilai, instruksi Presiden SBY kepada Wapres Boediono agar mengadakan rapat koordinasi dengan para pihak terkait untuk menyikapi kenaikan harga gas elpiji hanya kamuflase.

"Ini sebagai kebohongan dan kepura-puraan belaka," ujar Bambang.

Ia menduga, kenaikan Elpiji ini sebagai bagian dari strategi politik menjelang Pemilu 2014. Presiden SBY, sebut Bambang, seolah bertindak layaknya pahlawan.

"Ini modus menaikkan, pura-pura kaget dan marah. Lalu menurunkan, untuk pencitraan," katanya.