PKB: Tunda Pelantikan Hambit Bintih, Segera Tunjuk Pjs

Kompas.com - 31/12/2013, 13:32 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Malik Haramain KOMPAS.com/ SABRINA ASRILWakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Malik Haramain
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Malik Haramain menilai pemerintah terlalu memperhitungkan aspek hukum dalam perkara rencana pelantikan Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih, yang kini menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, Malik melihat bisa saja pemerintah menunda pelantikan Hambit dan mengangkat pejabat sementara.

“Seharusnya, pemerintah menunda pelantikan dan menunjuk pejabat sementara, bisa dari Pemprov atau Pempus/Kemendagri sampai melihat perkembangan status berikutnya,” ucap Malik di Jakarta, Selasa (31/12/2013).

Jika Hambit sudah menjadi terdakwa, lanjutnya, pemerintah melalui Pjs itu bisa mempersiapkan Pilkada lagi atau mengangkat wakil bupati. Malik meminta pemerintah tidak hanya berpatokan pada Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda.

“Yang terpenting menyangkut legitimasi dan masa depan jaminan efektifitas pelayanan publik selanjutnya. Pertimbangan moral mestinya juga menjadi pertimbangan pemerintah,” ucap Malik.

Pemerintah hingga kini mencari terobosan untuk menengahi polemik pelantikan Hambit Bintih. Pasalnya, berdasarkan UU Pemda, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi diwajibkan melantik setiap pemenang pilkada. Akan tetapi, pimpinan KPK memutuskan menolak permohonan izin pelantikan Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih di Rumah Tahanan Guntur, Jakarta Selatan.

Hambit mendekam di tahanan sebagai tersangka kasus suap terkait penanganan perkara sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi. Dia diduga menyuap Ketua MK Akil Mochtar melalui anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Khairun Nisa.

Pemerintah sempat mempertanyakan alasan penolakan KPK atas rencana pelantikan Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas di dalam sel tahanan. Pasalnya, KPK sebelumnya sempat memberikan izin pelantikan kepala daerah yang juga tersangkut kasus korupsi di KPK.

"Asumsinya, dulu pernah diizinkan KPK," ujar Gamawan usai rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, Jumat (27/12/2013).

Gamawan mengatakan Mendagri juga masih menunggu surat resmi penolakan dari pihak KPK. Pemerintah, sebut Gamawan, juga mendengarkan respon publik yang menentang pelantikan Hambit Bintih. Namun, Gamawan menyatakan pemerintah belum menemukan terobosan baru karena UU Nomor 32/2004 tentang Pemda secara rinci mengatur soal pelantikan kepala daerah.

Opsi lain dengan menyatakan Hambit Bintih berhalangan tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah, juga disebut Gamawan tidak bisa diterapkan. Pasalnya, di dalam Undang-undang itu disebutkan yang dimaksud berhalangan tetap adalah meninggal dunia, sakit parah, dan hilang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X