PKB: Tunda Pelantikan Hambit Bintih, Segera Tunjuk Pjs

“Seharusnya, pemerintah menunda pelantikan dan menunjuk pejabat sementara, bisa dari Pemprov atau Pempus/Kemendagri sampai melihat perkembangan status berikutnya,” ucap Malik di Jakarta, Selasa (31/12/2013).

Jika Hambit sudah menjadi terdakwa, lanjutnya, pemerintah melalui Pjs itu bisa mempersiapkan Pilkada lagi atau mengangkat wakil bupati. Malik meminta pemerintah tidak hanya berpatokan pada Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda.

“Yang terpenting menyangkut legitimasi dan masa depan jaminan efektifitas pelayanan publik selanjutnya. Pertimbangan moral mestinya juga menjadi pertimbangan pemerintah,” ucap Malik.

Pemerintah hingga kini mencari terobosan untuk menengahi polemik pelantikan Hambit Bintih. Pasalnya, berdasarkan UU Pemda, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi diwajibkan melantik setiap pemenang pilkada. Akan tetapi, pimpinan KPK memutuskan menolak permohonan izin pelantikan Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih di Rumah Tahanan Guntur, Jakarta Selatan.

Hambit mendekam di tahanan sebagai tersangka kasus suap terkait penanganan perkara sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi. Dia diduga menyuap Ketua MK Akil Mochtar melalui anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Khairun Nisa.

Pemerintah sempat mempertanyakan alasan penolakan KPK atas rencana pelantikan Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas di dalam sel tahanan. Pasalnya, KPK sebelumnya sempat memberikan izin pelantikan kepala daerah yang juga tersangkut kasus korupsi di KPK.

"Asumsinya, dulu pernah diizinkan KPK," ujar Gamawan usai rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, Jumat (27/12/2013).

Gamawan mengatakan Mendagri juga masih menunggu surat resmi penolakan dari pihak KPK. Pemerintah, sebut Gamawan, juga mendengarkan respon publik yang menentang pelantikan Hambit Bintih. Namun, Gamawan menyatakan pemerintah belum menemukan terobosan baru karena UU Nomor 32/2004 tentang Pemda secara rinci mengatur soal pelantikan kepala daerah.

Opsi lain dengan menyatakan Hambit Bintih berhalangan tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah, juga disebut Gamawan tidak bisa diterapkan. Pasalnya, di dalam Undang-undang itu disebutkan yang dimaksud berhalangan tetap adalah meninggal dunia, sakit parah, dan hilang.