Cita-cita Gus Dur yang Belum Terwujud: Ahok Jadi Gubernur atau Presiden

Kompas.com - 29/12/2013, 05:37 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri Peringatan Haul ke-4 Gus Dur, di Pondok Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2013). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri Peringatan Haul ke-4 Gus Dur, di Pondok Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2013).
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok menceritakan kenangannya bersama mantan Presiden ke-4 RI, almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Sebagai tokoh yang pernah mendukungnya maju sebagai calon gubernur Bangka Belitung di Pilgub Babel 2007, Gus Dur meyakini Basuki dapat menjadi gubernur, bahkan pemimpin Indonesia.

Saat mendapat penolakan dari berbagai pihak, kepercayaan diri Basuki menipis begitu mengetahui ia merupakan warga minoritas.

"Siapa bilang orang turunan Tionghoa belum bisa jadi gubernur? Jadi presiden, kamu aja bisa," kata Basuki seraya menirukan ucapan Gus Dur saat memberi testimoni di haul ke-4 Gus Dur di Pondok Pesantren Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2013) malam.

Walaupun akhirnya gagal menjadi gubernur, Basuki sangat berkesan saat-saat dirinya berjuang dibantu Gus Dur.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku bersyukur bisa mengenal Gus Dur. Sebab, Gus Dur pula yang mempengaruhinya terjun ke dunia politik.

Salah satu alasan mengapa Basuki ingin menjadi gubernur Bangka Belitung ialah karena ia ingin mewujudkan jaminan kesehatan. Ia menginginkan Bangka Belitung dapat menjadi wilayah yang diperhitungkan di AFTA 2015.

Cita-citanya pun sama dengan cita-cita Gus Dur, yaitu membangun pemerintahan yang mewujudkan keadilan sosial, bukanlah bantuan sosial. Gus Dur pula yang mengingatkan Basuki untuk tetap teguh pada keyakinannya.

"Timses saya pernah menyuruh untuk jadi mualaf agar dapat suara banyak. Tapi, Gus Dur bilang enggak boleh. Beliau adalah contoh yang tidak pernah menggadaikan agama demi sebuah jabatan politik," kata Basuki lagi.

Di samping itu, Gus Dur juga pernah membela Basuki saat ia mengajukan gugatan di Mahkamah Agung karena merasa dicurangi dalam kekalahan di pilkada. Bahkan, Gus Dur berniat mengirim sebanyak 2.000 banser untuk membela Basuki.

Ide "gila" Gus Dur tak berhenti sampai di situ. Gus Dur berniat membuatkan tenda bagi para banser itu. Namun, Basuki tidak menerima ide Gus Dur. Sebab, ia tidak mau sampai ada pihak yang mengorbankan nyawa demi niatnya menjadi gubernur.

Alumnus Universitas Trisakti itu juga pernah mendapat pujian dari Gus Dur karena membebaskan biaya kesehatan saat memimpin Kabupaten Belitung Timur.

Haul ke-4 Gus Dur itu dikunjungi oleh sekitar 4.000 orang dari sejumlah pesantren, majelis taklim, dan kalangan umum di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.

Selain Basuki, tak sedikit pejabat lain yang hadir dan mendoakan Gus Dur, antara lain mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman, politisi Partai Golkar Akbar Tanjung, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan tokoh agama Frans Magnis Suseno.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X