Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jagoan Capres PPP, Suryadharma Ali Klaim Didukung 20 DPW

Kompas.com - 13/12/2013, 07:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baru akan menetapkan calon presiden pada Januari 2014. Salah satu kandidat terkuat calon presiden dari PPP adalah Ketua Umum Suryadharma Ali yang mengklaim sudah mendapat dukungan dari 20 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP di seluruh Indonesia.

"Ada forum pengambilan keputusan yang ambil keputusan secara khusus untuk masalah penting, seperti capres atau cawapres, atau koalisi dengan partai lain. Forum itu adalah rapimnas. Rapimnas itu akan digelar pada minggu ketiga bulan Januari," ujar Suryadharma saat ditemui di kantor DPP PPP, Kamis (12/12/2013) malam.

Di dalam forum rapimnas itu, lanjut Suryadharma, PPP akan mendengarkan pandangan dari 33 DPW. Ia menyatakan, sebanyak 20 DPW PPP sudah menyatakan dukungan kepada dirinya untuk maju sebagai capres. Hal itu, sebut Suryadharma, sudah disampaikan sekitar 5 bulan lalu.

"Saya tidak tahu bagaimana perkembangannya, masih tetap seperti itu atau berubah. Kami tunggu saja pada bulan Januari 2014," ucap Menteri Agama ini.

Suryadharma mengaku akan mengikuti apa pun hasil rapimnas, termasuk jika rapimnas mencalonkan orang lain sebagai capres. Dia berharap akan muncul tokoh baru yang bisa menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat.

Suryadharma menjelaskan, penetapan calon presiden PPP sebelum pemilihan legislatif dimaksudkan agar memberikan motivasi bagi para kader untuk bekerja lebih keras. PPP pun berharap agar elektabilitas partainya bisa naik dengan adanya kehadiran tokoh yang ditetapkan sebagai capres.

"Kami akan tunjukkan bahwa partai Islam belum saatnya masuk kotak," ucapnya.

Terkait dengan wacana koalisi partai Islam yang sempat diwacanakan PPP, Suryadharma mengubah strategi partainya dalam memillih teman koalisi. Jika sebelumnya berpatokan pada partai Islam, Suryadharma mengaku kini PPP sangat terbuka untuk berkoalisi dengan siapa pun.

"Tidak terbatas pada partai Islam, tapi juga dengan partai lain. Bagi PPP, koalisi adalah keharusan. Persoalan bangsa tidak bisa diselesaikan satu-dua partai," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com