Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan PPP Usung Suryadharma sebagai Capres

Kompas.com - 01/10/2013, 00:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan mengusung Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sebagai calon presiden (capres) melalui rapat konsultasi di Pondok Pesantren Assidiqiyah, Jakarta, Senin (30/9/2013). Lalu, apa alasan PPP memilih pria yang kini menjabat sebagai Menteri Agama tersebut?

Wakil ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dalam konferensi pers yang diselenggarakan seusai rapat konsultasi menyatakan, PPP adalah sebuah partai kader. Oleh karena itu, PPP harus memilih kader terbaiknya dari internal partai untuk dicalonkan sebagai pemimpin, baik di daerah maupun pusat.

"Saat ini SDA dianggap sebagai kader internal terbaik untuk dicalonkan maju sebagai presiden," kata Suharso. Kedua, menurutnya, ada desakan agar Suryadharma Ali maju sebagai capres dari PPP. Desakan tersebut, menurutnya, datang baik dari petinggi di partai pusat, maupun kader lainnya di seluruh daerah di Indonesia.

"Ada permintaan dari kader PPP seluruh Indonesia baik secara formal, atau dalam pertemuan sepihak yang tidak diagendakan, untuk mengusung Pak Suryadharma sebagai capres," kata Suharso. Ketiga, Rekam Jejak Suryadharma dinilai sudah sangat baik.

Suryadharma, dalam pemerintahan saat ini, menjabat sebagai Menteri Agama. Di internal partai, dia juga menjabat posisi tertinggi sebagai Ketua Umum. Rekam jejak tersebut menurutnya dapat dijadikan modal yang kuat bagi Suryadharma untuk maju sebagai capres. "Rekam jejaknya itu tidak membuat ragu," kata Suharso.

Terakhir, pencalonan Suryadharma juga dinilai akan membuka pintu masuk bagi partai lain untuk berkoalisi. Menurutnya, jika ingin membangun koalisi dengan partai lainnya, PPP setidaknya harus mempunyai calon yang diusung. "Dengan seperti ini bisa membuka peluang. Ruang dialog. Misalnya dengan partai islam, dengan partai nasional," jelasnya.

Menurut Suharso, pencalonan Suryadharma ini adalah sebuah keputusan strategis yang diambil berdasarkan AD/ART partai. Prosesnya juga sudah melalui perhitungan yang rasional dan realistis. PPP mengaku sangat yakin dengan pengusungan Suryadharma ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com