Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elitis, Isu HAM Tak Ganggu Pencapresan Prabowo

Kompas.com - 12/12/2013, 18:12 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate, Ari Nurcahyo mengatakan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang kerap dikaitkan dengan bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto tidak begitu berpengaruh terhadap elektabilitasnya. Menurutnya, isu HAM merupakan isu elitis yang hanya dikonsumsi kalangan menengah ke atas.

Hal ini bertolak belakang dengan isu yang menimpa bakal capres dari Partai Golkar, Aburizal Bakrie alias Ical. Menurut Ari, isu-isu yang menerpa Ical lebih banyak berkaitan dengan rakyat, seperti isu lumpur Lapindo, perusahaan Bakrie yang kontroversial hingga isu Jawa-non Jawa.

"Isu-isu miring seputar ARB (sapaan Ical) lebih kompleks daripada Prabowo," kata Ari saat menanggapi peluang Ical dan Prabowo menjadi presiden, di Wisma Kodel, Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Ia mengatakan, persepsi rakyat tentang Prabowo lebih identik dengan sosoknya yang tegas dibanding sosok yang melakukan pelanggaran HAM. Terlebih, masyarakat mudah lupa terhadap rekam jejak seorang tokoh.

"Jadi (isu) HAM tidak terlalu mempengaruhi preferensi publik dalam memilih," katanya.

Selain itu, kata Ari, kasus pelanggaran HAM yang dikaitkan dengan Prabowo tidak serta-merta diterima oleh seluruh kalangan menengah ke atas. Menurutnya, isu tersebut terbelah menjadi dua karena masih adanya perdebaran tentang keterlibatan Prabowo sebagai personal atau institusi.

"Jadi masih kontroversial," ucapnya.

Soegeng Sarjadi Syndicate melakukan meta analisis dan Focus Group Discussion terhadap survei-survei yang dilakukan sepanjang tahun 2013. Berdasarkan kajian terhadap 16 survei capres, Prabowo Subianto berada di peringkat kedua dengan 19,01 persen di bawah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (22,97 persen). Kendati demikian, Prabowo mengungguli Ical yang hanya memperoleh suara sebesar 12,09 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com