Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I DPR: Tak Ada Pelecehan, Hanya Guyonan

Kompas.com - 11/12/2013, 19:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin merasa menjadi satu dari empat anggota dewan yang dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR atas dugaan pelecehan verbal terhadap kaum perempuan dalam uji kepatutan dan kelayakan calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Namun, Hasanuddin menegaskan, hal itu adalah gurauan, bukan pelecehan.

Hasanuddin menceritakan pada bulan Juli 2013, Komisi I DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota KPI. Ada 21 calon yang diuji komisi ini. Salah satunya adalah Agatha Lily, yang kini terpilih menjadi komisioner KPI.

"Pada saat saya memimpin, ada guyonan memang kepada ibu Lily. Saya merasa guyonan itu biasa karena Komisi I akrab sama Agatha Lily. Pasalnya, sebelum nyalon jadi anggota KPI, dia adalah tenaga ahli KPI selama tiga tahun," ujar Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/12/2013).

Sebagai pimpinan, Hasanuddin mengaku tak hanya mengatur lalu lintas interupsi dan pertanyaan dari anggota Dewan. Tapi dia juga kerap mengeluarkan candaan untuk mencairkan suasana. Ketika itu, Hasanuddin mengaku bercanda soal nomor telepon.

"Saya dulu bercanda, nomor handphone diganti apa nggak kalau dipilih? Guyon, ketawa-ketawa. Ibu Lily memang masih lajang," ucapnya.

"Wah ini nanti kalau lulus makan-makan di mana? Ini dari anggota, ya guyonan," cerita politisi PDI Perjuangan.

Atas aduan Komnas Perempuan ke BK itu, Hasanuddin mengaku sudah menghubungi Lily. Berdasarkan pengakuan Lily, sebut Hasanuddin, tidak ada pelecehan yang terjadi. "Saya jadi bingung siapa sebenarnya yang melaporkan ini?" kata Hasanuddin.

Redaksi Kompas.com sudah menghubungi Agatha Lily berkali-kali dan mengirimkan pesan singkat. Namun, Lily masih belum memberikan respon. Salah satu staf KPI menyebutkan Lily kini tengah sibuk menyiapkan KPI Awards yang akan digelar besok, Kamis (12/12/2013).

Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah menuturkan, laporan ke BK dilakukan atas pengaduan masyarakat yang diterima pihaknya. Ada masyarakat, sebut Yuniyanti, yang mencermati uji kepatutan dan kelayakan KPI.

"Fit and proper test ini dianggap dianggap merendahkan perempuan dan bisa berujung pada peminggiran perempuan pada akses politik dan posisi-posisi strategis," ucap Yuniyanti.

Lebih lanjut, Yuniyanti meminta kepada BK DPR untuk membuat pakta integritas berbasis HAM dan gender untuk calon anggota Dewan. "Ini untuk memastikan anggota DPR punya perspektif HAM dan gender, bukan pelaku kekerasan/terindikasi terlibat dalam pelanggaran HAM dan gender," ucap Yuniyanti.

Belakangan, ketika dikonfirmasi, Agatha mengaku tidak pernah menerima pelecehan secara verbal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com