Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Akan Periksa Ibas dan Dipo Alam asalkan...

Kompas.com - 04/12/2013, 13:37 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru akan memeriksa Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam jika minimal ada dua pihak yang menyebutkan keterkaitan mereka dalam kasus dugaan suap di SKK Migas. Menurut Ketua KPK Abraham Samad, sejauh ini keterangan yang menyebut nama Ibas dan Dipo masih berdiri sendiri.

"Kalau keterangan didukung keterangan lain, maka yang dilakukan KPK, akan dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan," kata Abraham di Jakarta, Rabu (4/12//2013).

Namun, karena keterangan yang menyebut nama Ibas dan Dipo itu masih berdiri sendiri, lanjutnya, KPK terus melakukan validasi atau mengecek kebenaran informasi itu.

"Kalau dari penyebutan nama itu sifatnya berdiri sendiri, datang dari seseorang, maka kita akan cari keterangan-keterangan lain agar tidak berdiri sendiri," kata Abraham.

Nama Ibas dan Dipo muncul dalam sidang kasus dugaan suap SKK Migas dengan terdakwa Komisaris PT Kernel Oil Private Limited Simon G Tanjaya yang berlangsung di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu. Berita acara pemeriksaan (BAP) saksi Deviardi menyebutkan kalau Widodo Ratanachaitong mengaku punya jaringan ke Istana, termasuk Ibas dan Dipo, serta ke DPR. Widodo dikenal Deviardi sebagai petinggi PT Kernel di Singapura.

Dalam persidangan, Deviardi pun membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibacakan majelis hakim tersebut. Menurut Deviardi, hal itu diceritakan Widodo ketika mereka bertemu di Singapura.

Setelah pertemuan itu, Deviardi lantas menelepon Rudi Rubiandini yang menjabat kepala SKK Migas saat itu, kemudian dia menyampaikan informasi dari Widodo tersebut. Dia juga membenarkan bahwa Widodo menceritakan perusahaannya sering "bermain" di SKK Migas dan BP Migas sejak lembaga itu dijabat Kardaya dan Priyono seperti terungkap dalam BAP.

Sejauh ini, KPK belum memeriksa Widodo sebagai saksi bagi Simon maupun saksi Rudi dan Deviardi. Widodo diketahui sebagai warga negara Singapura sehingga pemeriksaannya memerlukan mekanisme khusus. Kemungkinan, menurut Abraham, KPK akan memeriksa Widodo di Singapura untuk tersangka Rudi dan Deviardi yang berkas perkaranya belum dilimpahkan ke pengadilan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Nasional
Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Nasional
Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Nasional
Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Nasional
Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Nasional
Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Nasional
Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Nasional
ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

Nasional
Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional
Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Nasional
Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com