Golkar: Jokowi seperti "Beringin" yang Besar di Kandang "Banteng"

Kompas.com - 01/12/2013, 16:38 WIB
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar Indra Jaya Piliang menilai, kader PDI Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi sangat kental memiliki dan mempraktikkan gaya politik Golkar. Hal itu disampaikan Indra dalam diskusi politik di Jakarta, Minggu (1/12/2013).

Indra menjelaskan, penilaiannya itu dilontarkan setelah mengamati gaya Jokowi memimpin selama ini. Berbagai kebijakan yang diambil Jokowi dinilainya memiliki kesamaan dengan garis politik Golkar.

"Dari gaya politik, Jokowi lebih banyak 'beringinnya' (Golkar) ketimbang 'banteng' (PDI-P)," kata Indra.

Ia mencontohkan ketika Jokowi menghadapi tuntutan para buruh terkait peningkatan upah minimum. Jokowi, kata Indra, sering kali acuh, membiarkan buruh berdemonstrasi di Balaikota. Di sisi lain, Jokowi memilih tetap menjalankan aktivitas lainnya seperti blusukan menemui masyarakat.

Jika benar Jokowi kader PDI-P penganut Marhaenisme, kata Indra, sikap yang diambilnya tentu akan pro-terhadap kepentingan buruh. Menurut Indra, ada suatu dilema di mana Jokowi tidak jelas membela buruh atau membela kepentingan pengusaha.

"Jokowi seperti politisi Golkar yang besar di kandang banteng. Kalau dia (Jokowi) Marhaenis, dia pasti membela buruh. Ini komunikasi politik yang tidak dibaca oleh masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Indra juga menyatakan bahwa Golkar tak takut menghadapi Jokowi jika akhirnya diusung PDI-P. Ia merasa Golkar akan banyak diuntungkan saat PDI-P cepat memutuskan Jokowi sebagai capresnya.

Bagi Indra, elektabilitas Jokowi akan melorot setelah publik mengetahui Jokowi tak terbebas dari ikatan partai politik. Di saat yang bersamaan, akan timbul penilaian lain bahwa kinerja Jokowi selama ini bukan untuk membela kepentingan rakyat, melainkan dalam rangka menjalankan agenda politik.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional
Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Nasional
MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

Nasional
Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Nasional

Close Ads X