Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/11/2013, 16:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat mengkritik rencana tim pengawas Bank Century yang berencana memanggil Wakil Presiden Boediono. Anggota Timwas Century dari Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan, Timwas Century sudah seperti penyidik yang berwenang menggali keterangan.

"Timwas itu hanya mengawasi, memberikan input. Ini seperti penyidik saja memanggil. Jangan seperti pengadilanlah," ujar Sutan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Menurut Sutan, Timwas Century tidak bisa bertindak seenaknya lantaran kasus Century kini sudah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lagi pula, lanjut Sutan, Boediono juga telah diperiksa oleh KPK di Kantor Wakil Presiden pada Sabtu lalu.

"Tak perlu Timwas panggil lagi, KPK aja nggak panggil-panggil lagi, sudah selesai kemarin," ucap Sutan.

Timwas Century berencana kembali memanggil Boediono. Hal ini menyusul perkembangan terakhir pemeriksaan KPK terhadap mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut.

"Timwas akan agendakan pemanggilan Boediono terkait keterangannya di KPK dalam waktu dekat. Kalau tidak dalam waktu dekat ini, pada persidangan berikutnya," ujar anggota Timwas Century dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, di Kompleks Parlemen, Senin (25/11/2013).

Bambang menjelaskan, keterangan Boediono diperlukan untuk mengklarifikasi sejumlah pernyataannya seusai diperiksa KPK pada Sabtu (23/11/2013) lalu, yang bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Salah satu contohnya adalah penyelamatan Bank Century yang dilakukan dengan pengambilalihan, dan bukan bailout.

Selain itu, Bambang menjelaskan, Timwas Century juga meminta Boediono untuk menonaktifkan diri supaya KPK bisa melakukan pemeriksaan secara lancar. "Boediono sudah mengakui kendala protokoler. Harusnya dia lebih bijaksana dan memberikan contoh supaya nanti, kalau dipanggil KPK, datang ke sana," ucap Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com