KPU Usulkan Rekapitulasi Suara Pemilu Dipindai

Kompas.com - 25/11/2013, 22:22 WIB
Hadar Nafis Gumay Hadar Nafis Gumay
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewacanakan untuk memindai rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu 2014. Tujuannya, agar hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS) segera terpublikasi dan tidak berubah hingga di KPU.

"C1 (formulir rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS) harus segera dipublikasikan dengan cara dipindai, lalu diunggah di situs KPU. Seluruh dunia bisa melihat. Ini bentuk kami ingin aman dan nyaman," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay pada uji publik Rancangan Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2014 di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2013).

Ia menuturkan, publik pun dapat lebih cepat mengetahui hasil pemungutan suara. Menurutnya, rekapitulasi perolehan suara dapat diketahui hanya dalam waktu 1 pekan saja. "Kami ingin menjawab keingintahuan masyarakat dengan cepat. Kalau cara lama butuh waktu 30 hari baru tahu. Kalau dengan pemindaian, bisa dengan satu minggu sudah bisa tahu hasilnya," katanya.

Ia mengatakan, pemindaian rekapitulasi suara akan dilakukan tidak hanya di tingkat TPS, namun juga pada panitia pemilihan suara (PPS) di tingkat kelurahan dan panitia pemilihan kecamatan. Dia berharap, mekanisme itu menjamin transparansi dan kejujuran rekapitulasi suara.

Hadar mengatakan, untuk menjamin sistem yang akan digunakan terpercaya, KPU akan melibatkan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 dalam pembuatan sistem penghituan suara nanti.

"Proses pembuatan sistem ini nanti akan melibatkan masukan saudara-saudara juga," kata Hadar.

Tetapi, kata Hadar, rekapitulasi suara yang dipindai dan dipublikasikan melalui situs KPU bukan merupakan hasil resmi pemilu. "Yang resmi nanti ketika diumumkan di (KPU) pusat. Tapi yang ingin bukti juga bisa dapat sekaligus untuk alat kontrol," ujarnya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X