LSI: Elektabilitas Terus Turun, Demokrat Bakal Jadi Parpol Papan Tengah

Kompas.com - 24/11/2013, 14:28 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan saat acara Temu Kader dan Perayaan HUT Partai Demokrat di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/20/2013). WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHAKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan saat acara Temu Kader dan Perayaan HUT Partai Demokrat di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/20/2013).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat terus merosot dari waktu ke waktu. Kini, elektabilitas partai pemenang pemilu legislatif 2009 itu, menurut LSI, telah berada di bawah 10 persen.

"Sejak tahun 2011, LSI telah merekam turunnya elektabilitas Partai Demokrat," kata Peneliti LSI Rully Akbat saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Minggu (24/11/2013).

Hasil survei LSI yang dilakukan bulan Juni 2011, elektabilitas Demokrat merosot ke angka 15,7 persen (hasil Pileg 2009 sekitar 20 persen). Saat itu, kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin, yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah gencar dibicarakan di media dan publik.

Angka tersebut merosot dari survei di bulan Januari 2011, yakni sebesar 20,5 persen. Pada Januari 2012, LSI kembali melakukan survei dan hasilnya elektabilitas parpol pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu kembali merosot ke angka 13,7 persen. Survei LSI terbaru yang dilakukan 12 september-5 oktober 2013, elektabilitas Demokrat kembali turun ke angka 9,8 persen.

"Artinya bahwa Partai Demokrat berpotensi hanya akan menjadi partai papan tengah dengan elektabilitas di bawah 10 persen," lanjut Rully.

Survei itu dilakukan terhadap 1200 responden di 33 provinsi dengan wawancara tatap muka. Sampel diambil dengan metode multistage random sampling. Adapun margin of error survei itu sebesar 2,9 persen.

Menurut Rully, kasus korupsi yang melanda sejumlah petinggi Demokrat menjadi faktor utama merosotnya elektabilitas partai berlambang Mercy itu. Kampanye Demokrat pada 2009 yang menyuarakan anti korupsi nyatanya menjadi kontradiksi dengan terlibatnya petinggi Demokrat dalam kasus korupsi.

Jika Demokrat tidak segera berhasil mengembalikan citranya, menurut Rully, tingkat dukungan publik akan terus merosot hingga digelarnya pemilu pada April 2014. Kondisi itu diyakini akan berdampak terhadap Konvensi Capres yang sedang diselenggarakan Demokrat.

Seperti diberitakan, SBY selaku Ketua Umum DPP Demokrat mengaku optimistis bisa kembali memenangkan Pileg 2014. Begitu pula dengan Pilpres. Menurut SBY, Demokrat tetap ingin bebas korupsi. Karena itu, lanjutnya, Demokrat menindak dan membersihkan semua kadernya yang terlibat korupsi. Jadi, ia tidak terima jika Demokrat disebut parpol korup.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk 'Backdoor Diplomacy'

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk "Backdoor Diplomacy"

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X