LSI: Elektabilitas Terus Turun, Demokrat Bakal Jadi Parpol Papan Tengah

Kompas.com - 24/11/2013, 14:28 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan saat acara Temu Kader dan Perayaan HUT Partai Demokrat di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/20/2013). WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHAKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan saat acara Temu Kader dan Perayaan HUT Partai Demokrat di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/20/2013).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat terus merosot dari waktu ke waktu. Kini, elektabilitas partai pemenang pemilu legislatif 2009 itu, menurut LSI, telah berada di bawah 10 persen.

"Sejak tahun 2011, LSI telah merekam turunnya elektabilitas Partai Demokrat," kata Peneliti LSI Rully Akbat saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Minggu (24/11/2013).

Hasil survei LSI yang dilakukan bulan Juni 2011, elektabilitas Demokrat merosot ke angka 15,7 persen (hasil Pileg 2009 sekitar 20 persen). Saat itu, kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin, yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah gencar dibicarakan di media dan publik.

Angka tersebut merosot dari survei di bulan Januari 2011, yakni sebesar 20,5 persen. Pada Januari 2012, LSI kembali melakukan survei dan hasilnya elektabilitas parpol pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu kembali merosot ke angka 13,7 persen. Survei LSI terbaru yang dilakukan 12 september-5 oktober 2013, elektabilitas Demokrat kembali turun ke angka 9,8 persen.

"Artinya bahwa Partai Demokrat berpotensi hanya akan menjadi partai papan tengah dengan elektabilitas di bawah 10 persen," lanjut Rully.

Survei itu dilakukan terhadap 1200 responden di 33 provinsi dengan wawancara tatap muka. Sampel diambil dengan metode multistage random sampling. Adapun margin of error survei itu sebesar 2,9 persen.

Menurut Rully, kasus korupsi yang melanda sejumlah petinggi Demokrat menjadi faktor utama merosotnya elektabilitas partai berlambang Mercy itu. Kampanye Demokrat pada 2009 yang menyuarakan anti korupsi nyatanya menjadi kontradiksi dengan terlibatnya petinggi Demokrat dalam kasus korupsi.

Jika Demokrat tidak segera berhasil mengembalikan citranya, menurut Rully, tingkat dukungan publik akan terus merosot hingga digelarnya pemilu pada April 2014. Kondisi itu diyakini akan berdampak terhadap Konvensi Capres yang sedang diselenggarakan Demokrat.

Seperti diberitakan, SBY selaku Ketua Umum DPP Demokrat mengaku optimistis bisa kembali memenangkan Pileg 2014. Begitu pula dengan Pilpres. Menurut SBY, Demokrat tetap ingin bebas korupsi. Karena itu, lanjutnya, Demokrat menindak dan membersihkan semua kadernya yang terlibat korupsi. Jadi, ia tidak terima jika Demokrat disebut parpol korup.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PAN Pecat Kader Pelaku Pencabulan, Minta Aparat Hukum Seberat-beratnya

PAN Pecat Kader Pelaku Pencabulan, Minta Aparat Hukum Seberat-beratnya

Nasional
Untuk Korban Gempa Sulbar, Dinas Pendidikan Bangun Tenda Belajar Sementara

Untuk Korban Gempa Sulbar, Dinas Pendidikan Bangun Tenda Belajar Sementara

Nasional
Soal Bupati Sleman, Kemenkes: Vaksin Covid-19 Berisi Virus Mati, Tak Mungkin Menginfeksi

Soal Bupati Sleman, Kemenkes: Vaksin Covid-19 Berisi Virus Mati, Tak Mungkin Menginfeksi

Nasional
Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Nasional
9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
MA: Hanya 8 Persen Permohonan PK Koruptor yang Dikabulkan

MA: Hanya 8 Persen Permohonan PK Koruptor yang Dikabulkan

Nasional
Update Banjir Kalsel, Danrem: Sudah Tidak Ada Daerah Terisolasi

Update Banjir Kalsel, Danrem: Sudah Tidak Ada Daerah Terisolasi

Nasional
Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

Nasional
Danrem Ungkap Kondisi Terkini Banjir di Kalsel, Air Mulai Surut

Danrem Ungkap Kondisi Terkini Banjir di Kalsel, Air Mulai Surut

Nasional
Menkes: 11 Persen Tenaga Kesehatan Tak Bisa Divaksin Covid-19 karena Tekanan Darah Tinggi

Menkes: 11 Persen Tenaga Kesehatan Tak Bisa Divaksin Covid-19 karena Tekanan Darah Tinggi

Nasional
Daftar Panjang Kontak Senjata TNI-Polri Vs KKB di Papua, Mayoritas di Intan Jaya

Daftar Panjang Kontak Senjata TNI-Polri Vs KKB di Papua, Mayoritas di Intan Jaya

Nasional
Sudah Turun ke Lapangan, Bareskrim Sebut Banjir Kalsel karena Cuaca

Sudah Turun ke Lapangan, Bareskrim Sebut Banjir Kalsel karena Cuaca

Nasional
UPDATE 22 Januari: 77.942 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 22 Januari: 77.942 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X