Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Bedakan Tebang Pilih dan Ada Skala Prioritas

Kompas.com - 23/11/2013, 01:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menolak jika lembaga yang dipimpinnya dikatakan tebang pilih dalam memberantas Korupsi. Penanganan kasus korupsi yang dilakukan KPK, ujar dia, menggunakan skala prioritas.

"KPK tidak tebang pilih, tapi (ada) skala prioritas. Kami hanya menangani grand corruption," kata Abraham saat mengisi talkshow dalam acara Kompasianival di Mall Grand Indonesia, Jakarta, Jumat (22/11/2013) malam. Masyarakat dia minta membedakan antara tebang pilih dan keberadaan skala prioritas tersebut.

Ada dua syarat, kata Abraham, untuk menentukan sebuah korupsi dikategorikan sebagai korupsi besar. Pertama, sebut dia, siapa pelakunya. "Bila pelakunya penyelenggara negara atau penegak hukum," ujar dia.

Kedua, lanjut Abraham, dari nilai kerugian yang ditimbulkan. "Suatu tindak pidana korupsi juga bisa digolongkan sebagai grand corruption jika menimbulkan kerugian negara yang besar," ujar dia.

Pajak dan migas

Dalam skala prioritas tersebut, kata Abraham, tercakup sektor pajak serta minyak dan gas. Kedua sektor dinilai melibatkan nominal keuntungan yang melimpah, tetapi rentan diselewengkan.

Kasus korupsi oleh pegawai pajak Gayus Tambunan dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjadi contoh kasus korupsi berskala besar dari kedua sektor yang disebutkan Abraham.

KPK harus menerapkan skala prioritas tersebut, kata Abraham, karena lembaga anti-korupsi ini hanya punya 60 penyidik. Dengan jumlah penyidik itu, ujar dia, tak mungkin semua perkara korupsi di Indonesia ditangani lembaganya.

Sebagai pembanding, Abraham mencontohkan Hongkong. Di negara berpenduduk sama dengan Jakarta, sekitar 8 juta jiwa, lembaga anti-korupsinya memiliki ribuan penyidik.

Kasus korupsi yang tak masuk kategori berskala besar atau di luar kedua sektor itu, papar Abraham, dilimpahkan kepada aparat penegak hukum lain, kepolisian dan kejaksaan. Dalam kategori perkara ini, ujar dia, KPK hanya mengawasi penanganannya.

"Kalau tidak kita awasi, (di) polisi (kasus) ini (misalnya) bisa di-86-kan, dipeti-eskan," kata Abraham. KPK, ujar dia, tetap bertanggung jawab dengan kasus korupsi yang dilimpahkan ke institusi penegak hukum lain tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Sri Mulyani Kenalkan Ponakan Prabowo Thomas Djiwandono ke Publik

Momen Sri Mulyani Kenalkan Ponakan Prabowo Thomas Djiwandono ke Publik

Nasional
24 WNI Kedapatan Palsukan Visa Haji, Kemenag Wanti-wanti Jemaah Pakai Visa Resmi

24 WNI Kedapatan Palsukan Visa Haji, Kemenag Wanti-wanti Jemaah Pakai Visa Resmi

Nasional
139.421 Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arab Saudi hingga Hari ke-20 Keberangkatan, 28 Wafat

139.421 Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arab Saudi hingga Hari ke-20 Keberangkatan, 28 Wafat

Nasional
22 WNI Pengguna Visa Haji Palsu Dideportasi dari Arab Saudi, Ongkos Pulang Ditanggung Sendiri

22 WNI Pengguna Visa Haji Palsu Dideportasi dari Arab Saudi, Ongkos Pulang Ditanggung Sendiri

Nasional
Pancasila Vs Ideologi 'Ngedan'

Pancasila Vs Ideologi "Ngedan"

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masalah Jampidsus Dikuntit Densus Berakhir | Jokowi Izinkan Ormas Kelola Tambang

[POPULER NASIONAL] Masalah Jampidsus Dikuntit Densus Berakhir | Jokowi Izinkan Ormas Kelola Tambang

Nasional
MA Telah “Berfatwa”, Siapa Memanfaatkan?

MA Telah “Berfatwa”, Siapa Memanfaatkan?

Nasional
Tanggal 4 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggapi Pernyataan Maruf Amin, Hasto Kristiyanto: Kita Sudah Tahu Arahnya ke Mana

Tanggapi Pernyataan Maruf Amin, Hasto Kristiyanto: Kita Sudah Tahu Arahnya ke Mana

Nasional
Budi-Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil: Selalu Ada 'Plot Twist'

Budi-Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil: Selalu Ada "Plot Twist"

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Adik Sandra Dewi Jadi Saksi

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Adik Sandra Dewi Jadi Saksi

Nasional
Di Ende, Megawati Kukuhkan Pengurus 'Jaket Bung Karno'

Di Ende, Megawati Kukuhkan Pengurus "Jaket Bung Karno"

Nasional
Ingin Usung Intan Fauzi di Pilkada Depok, Zulhas: Masa yang Itu Terus...

Ingin Usung Intan Fauzi di Pilkada Depok, Zulhas: Masa yang Itu Terus...

Nasional
Jokowi dan Megawati Peringati Harlah Pancasila di Tempat Berbeda, PDI-P: Komplementer Satu Sama Lain

Jokowi dan Megawati Peringati Harlah Pancasila di Tempat Berbeda, PDI-P: Komplementer Satu Sama Lain

Nasional
Serangan di Rafah Berlanjut, Fahira Idris: Kebiadaban Israel Musnahkan Palestina

Serangan di Rafah Berlanjut, Fahira Idris: Kebiadaban Israel Musnahkan Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com