Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MPR Sesalkan Australia Tak Minta Maaf soal Penyadapan

Kompas.com - 19/11/2013, 19:34 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sidharto Danusubroto geram dengan sikap pemerintah Australia yang menolak meminta maaf atas penyadapan yang dilakukan kepada petinggi Indonesia. Menurutnya, sikap Australia itu sangat tidak lazim.

"Gila, itu tujuan dengan menggunakan segala cara ya seperti itu. The end justify all means, halal haram dibenarkan sama mereka (Australia)," kata Sidharto di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Sidharto menegaskan, sikap yang ditunjukkan pemerintah Australia dalam menyikapi sebuah permasalahan sangat tidak etis dan tak layak ditiru. Bahkan ia menuding Australia sebagai negara yang rela menabrak semua aturan demi memuluskan keinginannya.

Keputusan pemerintah Indonesia, kata Sidharto, sudah sangat tepat karena menarik Duta Besarnya di Australia. Ia berharap, pemerintah Australia segera introspeksi dan sadar diri atas semua yang telah diperbuat pada Indonesia.

"Nyadap, nyolong, kalau perlu merampok, semua dihalalkan. Setelah kita tarik Dubes kita, seharusnya dia (Australia) tahu posisinya," ujar Sidharto.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden SBY menyayangkan sikap Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang tidak memberi klarifikasi dan tidak mau meminta maaf atas penyadapan itu. Presiden, kata dia, tetap meminta penjelasan Australia.

"Tindakan penyadapan terhadap kita tidak bisa kita terima. Kita tidak bisa terima tindakan ini atas dasar alasan atau justifikasi apa pun. Oleh sebab itu, Presiden melalui Menlu telah meminta untuk mendapatkan penjelasan yang resmi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas terkait hal ini," kata Julian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com