Menlu: Australia Jangan Remehkan Dampak Penyadapan - Kompas.com

Menlu: Australia Jangan Remehkan Dampak Penyadapan

Kompas.com - 19/11/2013, 17:24 WIB
KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa melakukan jumpa pers terkait hubungan diplomatik Indonesia-Australia di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2013).


JAKARTA, KOMPAS.com
— Pemerintah Australia mesti mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah dengan Indonesia terkait munculnya informasi penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia. Jika tidak, Pemerintah Indonesia akan terus mengambil langkah untuk menyikapi sikap Australia.

"Ini (penyadapan) bukan kita yang bawa masalah ini, melainkan pihak Australia. Pihak Australia perlu terus kembangkan sikap dan posisinya karena ini sesuatu yang tidak bisa dikecilkan atau diremehkan dampaknya," kata Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Marty mengatakan, pemerintah akan berkonsultasi dengan Dubes RI untuk Australia Nadjib Riphat sebelum mengambil langkah selanjutnya. Sambil menunggu kedatangan Dubes, kata dia, pemerintah tengah mengkaji ulang berbagai kerja sama dengan Australia, bukan hanya kerja sama terkait pertukaran informasi dan intelijen.

"Fokus kita adalah penyadapan, sesuatu yang tidak lazim, melanggar hukum, melanggar HAM, hak privat seseorang, mencederai, merusak hubungan bilateral Indonesia-Australia. Yang bertanggung jawab hanya satu, yaitu Australia," kata Marty.

Ketika ditanya sampai kapan Indonesia menunggu sikap Australia, Marty tidak menjawab batas waktu yang jelas.

"Biar mereka yang ambil kesimpulan cara mengelola hubungan yang baik. Kita ambil posisi evaluasi. Kita terus men-down grade hubungan Australia dengan kita. Biar nanti pihak mereka sendiri yang ambil keputusan," tuturnya.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden SBY menyayangkan sikap Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang tidak memberi klarifikasi dan tidak mau meminta maaf atas penyadapan itu. Presiden, kata dia, tetap meminta penjelasan Australia.

"Tindakan penyadapan terhadap kita tidak bisa kita terima. Kita tidak bisa terima tindakan ini atas dasar alasan atau justifikasi apa pun. Oleh sebab itu, Presiden melalui Menlu telah meminta untuk mendapatkan penjelasan yang resmi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas terkait hal ini," kata Julian.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorCaroline Damanik
Komentar

Terkini Lainnya

Amien Rais: Hanya Satu Menteri yang Setia Dampingi Soeharto hingga Lengser

Amien Rais: Hanya Satu Menteri yang Setia Dampingi Soeharto hingga Lengser

Nasional
Pemkot Bekasi Pastikan Sudah Penuhi Syarat Pencairan Uang Bau Warga Bantargebang

Pemkot Bekasi Pastikan Sudah Penuhi Syarat Pencairan Uang Bau Warga Bantargebang

Megapolitan
Produk OK OCE Akan Dipasarkan di Jakarta Fair 2018

Produk OK OCE Akan Dipasarkan di Jakarta Fair 2018

Megapolitan
Jadi Korban Investasi Bodong, 30 Wanita di Prabumulih Lapor Polisi

Jadi Korban Investasi Bodong, 30 Wanita di Prabumulih Lapor Polisi

Regional
Kunci Keberhasilan? Tekad

Kunci Keberhasilan? Tekad

Edukasi
Peringati 20 Tahun Reformasi, 5 Mahasiswa Terobos DPR dan Bentangkan Spanduk

Peringati 20 Tahun Reformasi, 5 Mahasiswa Terobos DPR dan Bentangkan Spanduk

Nasional
Charta Politika: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Paling Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Charta Politika: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Paling Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Nasional
Menlu AS: Kami Bakal Beri Sanksi Terhebat dalam Sejarah kepada Iran

Menlu AS: Kami Bakal Beri Sanksi Terhebat dalam Sejarah kepada Iran

Internasional
Takut Multitafsir, Surat Edaran Disdik tentang Kartu Imunisasi Anak Diganti

Takut Multitafsir, Surat Edaran Disdik tentang Kartu Imunisasi Anak Diganti

Megapolitan
Sering Dipukuli Orangtuanya, Bocah Ini Ketakutan jika Melihat Emak-emak

Sering Dipukuli Orangtuanya, Bocah Ini Ketakutan jika Melihat Emak-emak

Regional
Idrus Marham Enggan Komentar soal Aliran Dana Korupsi di Bakamla

Idrus Marham Enggan Komentar soal Aliran Dana Korupsi di Bakamla

Nasional
Pemprov DKI Buka Dapur Umum Bila Banjir Tinggi di Kebon Pala

Pemprov DKI Buka Dapur Umum Bila Banjir Tinggi di Kebon Pala

Megapolitan
Gubernur DKI Pastikan Shalat Tarawih di Monas Batal dan Dipindah ke Masjid Istiqlal

Gubernur DKI Pastikan Shalat Tarawih di Monas Batal dan Dipindah ke Masjid Istiqlal

Megapolitan
Ramadhan, BI Kediri Ingatkan Warga Utamakan Ibadah daripada Belanja

Ramadhan, BI Kediri Ingatkan Warga Utamakan Ibadah daripada Belanja

Regional
'Biasanya Buka Puasa Gratis Hanya Dapat Makanan Takjil, di Sini Menunya Lengkap...'

"Biasanya Buka Puasa Gratis Hanya Dapat Makanan Takjil, di Sini Menunya Lengkap..."

Megapolitan

Close Ads X