Polri: Selidiki Penyadapan Australia, Harus Ada Laporan Pemerintah Indonesia - Kompas.com

Polri: Selidiki Penyadapan Australia, Harus Ada Laporan Pemerintah Indonesia

Kompas.com - 19/11/2013, 07:28 WIB
www.nydailynews.com Ilustrasi memasang alat penyadap di dalam sebuah telepon.
JAKARTA, KOMPAS.com — Kendati memiliki unit khusus yang menangani kasus kejahatan digital, Polri mengatakan tak dapat begitu saja menyelidiki kasus penyadapan yang dilakukan Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Indonesia. Polri baru dapat menyelidiki kasus tersebut setelah ada laporan dari Pemerintah Indonesia. Dibutuhkan pula bukti kuat adanya penyadapan itu.

"Harus ada bukti konkret dulu untuk melaporkan, kalau enggak ada, nanti bisa jadi fitnah kan," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief Sulistyantodi di Mabes Polri, Senin (18/11/2013). Dia mengatakan, cukup sulit membuktikan sebuah kasus penyadapan.

Dalam kasus dugaan penyadapan oleh Australia, Arief mengatakan sejauh ini tak ada bukti kuat yang mendukung ada atau tidaknya tindakan tersebut. Bila Polri tergesa-gesa melakukan penyelidikan, kata Arief, dikhawatirkan itu justru bakal memperkeruh hubungan Indonesia dan Australia.

Arief mengatakan pula bahwa dalam kasus penyadapan penyidik, Polri harus tahu terlebih dahulu apa yang disadap. Bila memang yang disadap adalah percakapan melalui telepon genggam, kata dia, Polri akan menerapkan UU terkait telekomunikasi.

Bila ada laporan dari Pemerintah Indonesia bahwa telah terjadi penyadapan itu, lanjut Arief, penyidikan akan dilakukan oleh unit Cyber Crime Investigation Centre (CCIC) Polri. Bukti yang dibutuhkan dalam kasus ini, sebut dia, adalah bukti otentik setidaknya digital call data record (CDR) untuk mengantisipasi tindakan asal tuduh.

"CCIC itu memberikan dan melakukan pemeriksaan barang bukti digital, seperti jejak-jejak yang ada di komputer, seperti kasus e-mail hijacking, kami lacak history-nya," ujar Arief.
Sebelumnya, informasi soal penyadapan terhadap Indonesia dilansir oleh AFP, Senin (18/11/2013).


Informasi tersebut didasarkan pada dokumen rahasia yang dibocorkan oleh bekas intel Amerika Serikat, Edward Snowden. Dokumen rahasia itu berhasil didapatkan oleh Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan media Inggris, The Guardian. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Presiden SBY dan sembilan orang yang masuk dalam lingkaran dalamnya menjadi target penyadapan Australia.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorPalupi Annisa Auliani
Komentar

Terkini Lainnya

Bambang Soesatyo: Idealnya, Jokowi dan Prabowo Berhadapan di Pilpres 2019

Bambang Soesatyo: Idealnya, Jokowi dan Prabowo Berhadapan di Pilpres 2019

Nasional
Merapi Meletus Freatik, Tiga Kecamatan di Sleman Dilanda Hujan Abu

Merapi Meletus Freatik, Tiga Kecamatan di Sleman Dilanda Hujan Abu

Regional
Amien Rais: Hanya Satu Menteri yang Setia Dampingi Soeharto hingga Lengser

Amien Rais: Hanya Satu Menteri yang Setia Dampingi Soeharto hingga Lengser

Nasional
Pemkot Bekasi Pastikan Sudah Penuhi Syarat Pencairan Uang Bau Warga Bantargebang

Pemkot Bekasi Pastikan Sudah Penuhi Syarat Pencairan Uang Bau Warga Bantargebang

Megapolitan
Produk OK OCE Akan Dipasarkan di Jakarta Fair 2018

Produk OK OCE Akan Dipasarkan di Jakarta Fair 2018

Megapolitan
Jadi Korban Investasi Bodong, 30 Wanita di Prabumulih Lapor Polisi

Jadi Korban Investasi Bodong, 30 Wanita di Prabumulih Lapor Polisi

Regional
Kunci Keberhasilan? Tekad

Kunci Keberhasilan? Tekad

Edukasi
Peringati 20 Tahun Reformasi, 5 Mahasiswa Terobos DPR dan Bentangkan Spanduk

Peringati 20 Tahun Reformasi, 5 Mahasiswa Terobos DPR dan Bentangkan Spanduk

Nasional
Charta Politika: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Paling Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Charta Politika: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Paling Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Nasional
Menlu AS: Kami Bakal Beri Sanksi Terhebat dalam Sejarah kepada Iran

Menlu AS: Kami Bakal Beri Sanksi Terhebat dalam Sejarah kepada Iran

Internasional
Takut Multitafsir, Surat Edaran Disdik tentang Kartu Imunisasi Anak Diganti

Takut Multitafsir, Surat Edaran Disdik tentang Kartu Imunisasi Anak Diganti

Megapolitan
Sering Dipukuli Orangtuanya, Bocah Ini Ketakutan jika Melihat Emak-emak

Sering Dipukuli Orangtuanya, Bocah Ini Ketakutan jika Melihat Emak-emak

Regional
Idrus Marham Enggan Komentar soal Aliran Dana Korupsi di Bakamla

Idrus Marham Enggan Komentar soal Aliran Dana Korupsi di Bakamla

Nasional
Pemprov DKI Buka Dapur Umum bila Banjir Tinggi di Kebon Pala

Pemprov DKI Buka Dapur Umum bila Banjir Tinggi di Kebon Pala

Megapolitan
Gubernur DKI Pastikan Shalat Tarawih di Monas Batal dan Dipindah ke Masjid Istiqlal

Gubernur DKI Pastikan Shalat Tarawih di Monas Batal dan Dipindah ke Masjid Istiqlal

Megapolitan

Close Ads X