LKP: Ical Diingat karena Kasus Lapindo

Pertanyaan yang dipaparkan oleh LKP adalah "Apakah yang pertama-tama Anda ingat jika mendengar nama tokoh tersebut?"

LKP menjabarkan 12 tokoh yang merupakan ketua umum partai politik. Hasilnya, sebanyak 34,9 persen responden mengasosiasikan nama Ical dengan kasus Lapindo. Sementara itu, 25,7 responden mengasosiasikan Ical sebagai calon presiden, 19,9 persen sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dan 19,5 persen sebagai pengusaha.

Popularitas Ical sebagai capres disalip oleh Ketua Umum Partai Hanura Wiranto yang dikenal publik sebagai calon presiden, yakni sebesar 34,3 persen. Nama-nama lainnya yang kerap muncul sebagai capres seperti Prabowo Subianto dan Jokowi tidak dilibatkan dalam survei. Pasalnya, keduanya bukan ketua umum partai.

"Dengan kata lain, nama ARB kurang melekat dengan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga, banyak simpatisan Partai Golkar sendiri yang tidak memilih ARB sebagai capres," ujar CEO LKP Usman Rachman dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (17/11/2013).

Menurut Usman, kurang berhasilnya ARB mengasosiasikan dirinya dengan jabatan sebagai ketua umum dan calon presiden diperparah dengan isu lumpur Lapindo.

Ia menuturkan, publik juga melekatkan kandidat lainnya dengan sejumlah kasus, termasuk kasus Semanggi. "Tapi masyarakat cenderung lupa masalah hukum dan HAM. Sementara untuk kasus Lapindo, peristiwanya masih sangat melekat," kata Usman.

Adapun survei nasional LKP ini dilaksanakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Populasinya yakni semua calon pemilih dalam Pemilu 2014 atau seluruh penduduk Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun dan/atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah.

Jumlah sampel sebesar 1.070 responden, diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat (multistage randon sampling). Margin of error berkisar 3 persen dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan responden melalui kuesioner. Untuk uji validitas, tim peneliti LKP melakukan spot check sebesar 10 persen dari total sampel. Usman mengklaim bahwa penelitian yang dilakukan LKP kali ini bersumber dari dana swadaya.