Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mayoritas Masyarakat Indonesia Tidak Tahu soal Konvensi Partai Demokrat

Kompas.com - 14/11/2013, 14:24 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mayoritas masyarakat Indonesia tidak tahu mengenai pelaksanaan konvensi calon presiden yang digelar Partai Demokrat. Gaung konvensi hanya terdengar di Pulau Jawa dan Sumatera. 
Demikian terungkap dari hasil survei yang dilakukan Founding Fathers House (FFH) baru-baru ini. Survei dilakukan 9 Oktober sampai 9 November 2013 di seluruh provinsi di Indonesia. 

Survei mendapatkan, sebanyak 76 persen responden mengaku tidak tahu bahwa Partai Demokrat sedang melakukan konvensi. Di Jawa, hanya 46 persen responden yang tahu soal Konvensi Partai Demokrat. Di Sumatera hanya 26,50 persen responden yang tahu. Sementara itu, di luar Jawa dan Sumatera, mereka yang tahu jumlahnya lebih sedikit. 

"Kunjungan peserta konvensi hanya di Jawa dan Sumatera, akhirnya gaung konvensi hanya diketahui masyarakat di situ," kata peneliti senior FFH, Dian Permata, di Kantor FFH, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2013). 

Dari 24 persen yang mengetahui Konvensi Partai Demokrat, kata dia, hanya 2,2 persen responden yang mengetahui bahwa konvensi tersebut diikuti oleh 11 peserta. Sisanya menjawab beragam. Bahkan, ada yang menjawab konvensi ini diikuti oleh 143 orang.

Selanjutnya, dari seluruh responden, hanya 10,9 persen yang tahu bahwa konvensi dilakukan untuk menjaring calon presiden yang akan diusung pada Pemilu 2014. 

"Masyarakat tahu, tapi isi di dalamnya kopong. Artinya, konvensi hanya ada di tatanan atas, masyarakat tidak tahu rohnya konvensi," ujar Dian.

Survei dilakukan pada 1.070 responden yang diperoleh melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (multistage random sampling). Populasi para responden adalah calon pemilih dalam Pemilihan Umum 2014 atau seluruh penduduk Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah, dan bukan anggota TNI/Polri aktif. 

Margin of error survei ini diakui sekitar tiga persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Untuk menguatkan hasil survei, FFH melakukan uji kualitas melalui telephone check dan spot check sebesar 20 persen dari total responden. Biaya survei ini mencapai Rp 500 juta dan diklaim berasal dari internal FFH.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, termasuk Umrah, Bayar Kiai dan “Service Mercy”

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, termasuk Umrah, Bayar Kiai dan “Service Mercy”

Nasional
Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Nasional
Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Nasional
Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Nasional
Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Nasional
Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Nasional
Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Nasional
Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com