Kompas.com - 13/11/2013, 23:26 WIB
Sejumlah petugas Bareskrim Polri nampak membawa sebuah brankas berukuran kecil ke ruang penyitaan, Jumat (8/11/2013). Brankas tersebut merupakan milik Heru Sulastyono, Kasubdit Ekspor dan Impor Ditjen Bea dan Cukai nonaktif, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap dalam bentuk polis asuransi sebesar Rp 11,4 miliar dari Komisaris PT Tanjung Jati Utama (TJU), Yusran Arif. kompas.com/dani prabowoSejumlah petugas Bareskrim Polri nampak membawa sebuah brankas berukuran kecil ke ruang penyitaan, Jumat (8/11/2013). Brankas tersebut merupakan milik Heru Sulastyono, Kasubdit Ekspor dan Impor Ditjen Bea dan Cukai nonaktif, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap dalam bentuk polis asuransi sebesar Rp 11,4 miliar dari Komisaris PT Tanjung Jati Utama (TJU), Yusran Arif.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menemukan sebuah dokumen pembelian kondominium hotel (kondotel) dari dalam brankas milik pejabat Ditjen Bea dan Cukai, Heru Sulastyono. Heru merupakan tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap pejabat kepabeanan sebesar Rp 11,4 miliar dari seorang pengusaha ekspor impor, Yusran Arif.

Kepala Subdit Money Laundering Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Agung Setya mengatakan, berdasarkan keterangan pada dokumen tersebut, kondotel itu terletak di Seminyak, Bali. "Yang terbaru kita menemukan adanya dokumen pembelian kondotel," kata Agung di Gedung Bareskrim Polri, Rabu (13/11/2013).

Agung mengatakan, tersangka diduga melakukan pencucian uang hasil suap yang diterimanya dengan cara membeli kondotel tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pembelian kondotel tersebut diduga untuk kepentingan bisnis yang dijalani tersangka.

Agung mengungkapkan, bisnis jual-beli kondotel bukanlah bisnis dengan modal kecil. Diperlukan dana minimal Rp 1 miliar untuk membeli kondotel tersebut. Namun, seiring dengan pertumbuhan wisatawan yang datang ke Bali, bisnis itu dinilai dapat memberikan keuntungan besar bagi siapa saja yang memilikinya.

"Aset yang ditempatkan untuk pembelian kondotel ini (merupakan) investasi baru bahwa setiap orang bisa membeli sebuah kamar hotel. Untuk pemasaran penyewaan akan diatur oleh manajemen hotel," terangnya.

Untuk diketahui, dugaan suap dalam kasus ini diberikan dalam rupa polis asuransi berjangka. Suap tersebut diduga diterima Heru dari Yusran Arief selama kurun 2005-2007. Saat itu Heru menjabat sebagai Kepala Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok di Jakarta Utara.

Yusran diduga menyuap Heru sebagai upaya menghindarkan perusahaannya dari audit pajak. Heru dan Yusran telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini, dengan sangkaan Pasal 3 dan 6 Undan-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Heru dan Yusran juga dikenakan sangkaan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Mereka dikenakan pula sangkaan Pasal 5 Ayat 2, serta Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 dan 56 KUHP.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Nasional
Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Nasional
Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Nasional
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Nasional
Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Nasional
Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Nasional
Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.