Kompas.com - 13/11/2013, 07:23 WIB
Warga Syiah korban konflik bernuansa agama, dievakuasi oleh personil Brimob Polda Jatim, dari Desa Karang Gayam, Sampang, Madura, 27 Agustus 2012. Karya foto Pemenang II Kategori General News, Anugerah Pewarta Foto Indonesia 2013.
TEMPO / FULLY SYAFI Warga Syiah korban konflik bernuansa agama, dievakuasi oleh personil Brimob Polda Jatim, dari Desa Karang Gayam, Sampang, Madura, 27 Agustus 2012. Karya foto Pemenang II Kategori General News, Anugerah Pewarta Foto Indonesia 2013.
Penulis Ilham Khoiri
|
EditorSandro Gatra
JAKARTA, KOMPAS.com — Para pengungsi Syiah yang masih tinggal sementara di Rumah Susun Jemundo, Sidoarjo, Jawa Timur, mendesak pemerintah segera memulangkan mereka langsung ke kampung halaman di Sampang, Madura. Mereka menagih komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang mendorong rekonsiliasi, penyiapan rumah, dan pemulangan.

”Kami minta pemerintah segera memulangkan kami ke Sampang dan dibuatkan rumah. Kami ingin membangun kehidupan baru yang damai, tanpa kekerasan,” kata salah satu pengungsi Syiah, M Zaini, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (12/11).

Rabu pekan lalu, Menteri Agama Suryadharma Ali diampingi perwakilan pemerintah daerah mengunjungi dan berbicara langsung dengan pengungsi Syiah di Rusun Jemundo. Dia berjanji memulangkan pengungsi ke Sampang asalkan mau dipindahkan dulu ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, untuk mengikuti program ”penyamaan persepsi”. Pemda berusaha memindahkan 20 pengungsi ke Asrama Haji, Minggu lalu, tetapi pengungsi menolak.

Zaini menjelaskan, pengungsi berpegang pada komitmen Presiden yang disampaikan saat menerima perwakilan pengungsi di Cikeas, Juli. Presiden mendorong rekonsiliasi, pemulangan pengungsi ke Sampang, dan pembangunan rumah serta infrastruktur asalkan mereka bisa hidup damai. Tidak disebutkan adanya persyaratan harus bertobat dari Syiah ke Sunni.

 
Penyamaan persepsi

Suryadharma Ali ketika ditemui di Universitas Islam Negeri Jakarta, Senin lalu, menjelaskan, pemerintah akan memulangkan pengungsi Syiah ke Sampang. Mereka diminta bekerja sama untuk mengikuti program dialog tentang bertetangga yang baik atau ”penyamaan persepsi”.

”Mereka menolak karena maunya pindah bareng-bareng. Itu nanti akan dikoreksi,” kata Suryadharma.

Pemerintah sedang menyiapkan pembangunan rumah untuk pengungsi dan ditargetkan selesai pada 2 atau 3 Desember 2013. ”Pembangunan rumah siap, biaya siap, dan yang mengerjakan siap. Tinggal penyamaan persepsi,” katanya.

Menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum Universalia Hertasning Ichlas, yang mendampingi pengungsi, pemindahan pengungsi ke Asrama Haji itu bagian dari upaya para kiai untuk memaksa mereka menjadi Sunni sebelum pulang kampung.

”Kami prihatin instruksi Presiden ternyata diabaikan, bahkan lebih jauh telah diolah dengan cara kasar berupa pemaksaan pertobatan terselubung di Asrama Haji,” katanya. (IAM)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

Nasional
Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Nasional
24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

Nasional
Sejumlah Kepala Dinas Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Wali Kota Ambon

Sejumlah Kepala Dinas Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Wali Kota Ambon

Nasional
Perjalanan Panjang Kodam III/Siliwangi, 76 Tahun Jaga Pertahanan Jabar-Banten

Perjalanan Panjang Kodam III/Siliwangi, 76 Tahun Jaga Pertahanan Jabar-Banten

Nasional
Sekjen Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

Sekjen Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

Nasional
Dugaan Sementara Komnas HAM, Operasi Pembunuhan Munir pada 2004 Juga Sasar Tokoh Lain

Dugaan Sementara Komnas HAM, Operasi Pembunuhan Munir pada 2004 Juga Sasar Tokoh Lain

Nasional
Soal Kemungkinan Berkoalisi dengan Gerindra pada Pemilu 2024, Ini Kata Sekjen PDI-P

Soal Kemungkinan Berkoalisi dengan Gerindra pada Pemilu 2024, Ini Kata Sekjen PDI-P

Nasional
Kejagung: Lin Che Wei Dibawa ke Kemendag oleh Indrasari Wisnu Wardhana

Kejagung: Lin Che Wei Dibawa ke Kemendag oleh Indrasari Wisnu Wardhana

Nasional
Satgas Covid-19: Kasus Aktif Terus Menurun dari 7.474 Jadi 3.766

Satgas Covid-19: Kasus Aktif Terus Menurun dari 7.474 Jadi 3.766

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

Nasional
BUMDes di Boyolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi

BUMDes di Boyolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi

Nasional
Komnas HAM: Kasus Munir Sangat Potensial Ditetapkan Jadi Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM: Kasus Munir Sangat Potensial Ditetapkan Jadi Pelanggaran HAM Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.