Komnas HAM-Kejagung Didesak Selidiki Kembali Keterlibatan Prabowo pada Kasus 1998

Kompas.com - 07/11/2013, 15:50 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto KOMPAS.com/Sandro GatraKetua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Komnas HAM dan Kejaksaan Agung memanggil mantan Komandan Jenderal Kopassus Prabowo Subianto terkait kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut Kontras, ada petunjuk awal yang dapat digunakan Kejaksaan Agung untuk mengungkap kebenaran dari peristiwa tersebut.

Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, pada pekan lalu, pada sebuah media nasional, Prabowo menyatakan terpaksa melakukan operasi khusus pada1998 karena situasi saat itu sangat mendesak. Menurut Haris, pernyataan Prabowo itu dapat dijadikan petunjuk baru untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM berat pada 1998.

"Dalam pelanggaran HAM berat, apa pun motivasinya dia harus diminta pertanggungjawabannya. Harusnya keterangan itu bisa dikualifikasi sebagai petunjuk bagi Komnas HAM dan Kejaksaan Agung agar memiliki tenaga baru dalam menyelidiki kasus penculikan 1998 yang selama ini tidak jelas nasibnya," kata Haris di Kantor Kontras, Jakarta, Kamis (7/11/2013).

Haris mengatakan, dalam KUHAP Pasal 184, salah satu unsur alat bukti adalah petunjuk. Bagi Haris, pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra di media nasional itu cukup jelas dan dapat dijadikan petunjuk untuk kembali menyelidiki keterlibatan Prabowo dalam kasus 1998.

"Kejahatan ini menyangkut hak-hak dasar orang, kalau tidak diselidiki dan diungkap, pelanggaran HAM akan terus terjadi," ujarnya.

Untuk diketahui, pada pekan lalu, dalam wawancara bersama salah satu media nasional, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya tidak terlibat peristiwa penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997-1998 maupun kerusuhan Mei 1998.

Namun, pada kesempatan yang sama, Prabowo juga menyatakan bahwa perintah penculikan terhadap para aktivis tersebut semata-mata hanya untuk menjalankan tugas. Prabowo mengklaim telah mengembalikan ke sembilan orang aktivis yang dinyatakan hilang tersebut.

Dalam hasil penyelidikan Tim Pro Justisia Komnas HAM disebutkan bahwa Prabowo Subianto terlibat dalam peristiwa penculikan dan penghilangan paksa aktivis yang terjadi sepanjang 1997-1998 dengan korban orang hilang sekitar 13 orang. Sementara dalam kerusuhan 13-15 Mei 1997, sebanyak 293 orang tewas, 1.344 bangunan rusak dan dibakar, 1.009 kendaraan roda empat dan 205 kendaraan roda dua dirusak atau dibakar.

Catatan itu belum menyebutkan dampak akibat kerusuhan serupa yang terjadi di luar Jakarta. "Kalau Prabowo bilang hanya menjalankan perintah, jelaskan siapa yang memerintahkannya, siapa saja yang terlibat. Kejahatan ini dilakukan pada orang sipil, maka pertanggungjawaban sipil harus dilakukan juga," kata Haris.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X