Ombudsman Terima 383 Aduan soal Kinerja Polri

"Besarnya jumlah laporan itu merupakan salah satu indikator betapa pelayanan publik di kepolisian masih terbilang buruk dan perlu penyempurnaan," kata Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (7/11/2013).

Budi mengungkapkan, dari sejumlah laporan yang masuk, mayoritas kekecewaan masyarakat terhadap Polri ditujukan dalam hal pelayanan administrasi pembuatan SIM, BPKB, STNK dan TNKB. Tingginya aduan masyarakat tersebut menunjukkan jika Polri masih perlu banyak pembenahan terutama secara internal agar pelayanan masyarakat yang diberikan kepada masyarakat dapat optimal.

"Sejak 2008, kepolisian selalu menempati posisi kedua instansi yang banyak dilaporkan masyarakat ke Ombudsman," katanya.

Selain pelayanan administrasi, Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana mengatakan, di dalam proses penyelidikan atau penyidikan atas sebuah perkara kerap berlarut-larut. Terlebih, proses administrasi dan penyampaian informasi terkait perkembangan perkara juga masih minim.

Danang menambahkan, Polri perlu melakukan upaya reformasi birokrasi yang tepat sehingga pelayanan terhadap publik maksimal. Reformasi birokrasi tersebut haruslah dilakukan dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mendorong setiap anggota Polri untuk dapat memperbaiki dirinya.

"Hal ini perlu segera mendapat tindak lanjut dan respon yang segera dan menyeluruh guna membangun kembali image dan public trust terhadap instansi Polri," katanya.