Ombudsman Terima 383 Aduan soal Kinerja Polri

Kompas.com - 07/11/2013, 10:40 WIB
Ilustrasi. Tribunnews/Kompas.comIlustrasi.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga September 2013, Ombudsman RI menerima sebanyak 383 laporan aduan masyarakat terkait buruknya pelayanan publik yang diberikan Kepolisian Republik Indonesia. Jumlah tersebut menjadi indikasi jika Polri belum dapat memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

"Besarnya jumlah laporan itu merupakan salah satu indikator betapa pelayanan publik di kepolisian masih terbilang buruk dan perlu penyempurnaan," kata Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (7/11/2013).

Budi mengungkapkan, dari sejumlah laporan yang masuk, mayoritas kekecewaan masyarakat terhadap Polri ditujukan dalam hal pelayanan administrasi pembuatan SIM, BPKB, STNK dan TNKB. Tingginya aduan masyarakat tersebut menunjukkan jika Polri masih perlu banyak pembenahan terutama secara internal agar pelayanan masyarakat yang diberikan kepada masyarakat dapat optimal.

"Sejak 2008, kepolisian selalu menempati posisi kedua instansi yang banyak dilaporkan masyarakat ke Ombudsman," katanya.

Selain pelayanan administrasi, Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana mengatakan, di dalam proses penyelidikan atau penyidikan atas sebuah perkara kerap berlarut-larut. Terlebih, proses administrasi dan penyampaian informasi terkait perkembangan perkara juga masih minim.

Danang menambahkan, Polri perlu melakukan upaya reformasi birokrasi yang tepat sehingga pelayanan terhadap publik maksimal. Reformasi birokrasi tersebut haruslah dilakukan dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mendorong setiap anggota Polri untuk dapat memperbaiki dirinya.

"Hal ini perlu segera mendapat tindak lanjut dan respon yang segera dan menyeluruh guna membangun kembali image dan public trust terhadap instansi Polri," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X