Komunikasi Megawati dan Prabowo Terburuk, Jokowi yang Terbaik

Untuk Megawati, Tjipta menjelaskan, komunikasinya sering dilakukan dengan konteks tinggi dan berpeluang membuat jarak sehingga sulit dimengerti. Selain itu, menurut Tjipta, Megawati juga jarang berbicara mengenai solusi.

"Komunikasi politik Mega sangat jelek. Mega ditanya sering senyum-senyum saja, sangat high context dan jarang memberikan solusi," kata Tjipta.

Tjipta menyampaikan hasil penelitiannya mengenai politisi yang memiliki komunikasi politik baik. Penelitian itu dilakukannya bersama dengan Lembaga Demokrasi Bertanggung Jawab baru-baru ini. Dalam penelitian tersebut, ia meneliti 11 nama politisi yang sering masuk dalam berbagai survei calon presiden sejumlah lembaga survei. Hasilnya, nama Joko Widodo berada di posisi teratas sebagai politisi yang memiliki gaya komunikasi politik sangat baik.

"Kenapa Jokowi, karena Jokowi bisa nempel dengan rakyat, bisa dekat dengan audiens, politisi lain enggak ada," kata Tjipta.

Jokowi memperoleh poin sebesar 85, dan di bawahnya secara berturut-turut diikuti oleh Jusuf Kalla (81), Prabowo Subianto (78), Anies Baswedan (75), Surya Paloh (73), Gita Wirjawan (70), Aburizal Bakrie (68), Wiranto (67), Dahlan Iskan (65), serta Megawati Soekarnoputri dan Pramono Edhie Wibowo yang masing-masing memeroleh poin sebesar 63.

Masalah yang diteliti hanya dibatasi pada kualitas komunikasi politik 11 tokoh tersebut dengan variabel komunikasi politik seperti konteks dengan bobot 35 poin, penampilan 15 poin, pesan 25 poin, bahasa nonverbal 15 poin, kualitas suara 5 poin, dan kecakapan dalam menyelipkan humor dalam setiap kesempatan 5 poin.

Sumber penelitian adalah pernyataan yang disaksikan melalui media internet, pidato, jumpa pers, wawancara dengan stasiun televisi, dan pernyataan atau tanya jawab dengan masyarakat. Waktu penelitian dimulai sejak 1 September hingga 25 Oktober 2013.

"Komunikasi politik memainkan peran sangar penting, namun calon yang bagus komunikasi politiknya tidak otomatis akan memenangkan pertarungan politik," ujar Tjipta.