Komunikasi Megawati dan Prabowo Terburuk, Jokowi yang Terbaik

Kompas.com - 06/11/2013, 17:06 WIB
Megawati Soekarnoputri saat memberikan orasi politik di hadapan ribuan kader dan simpatisan saat kampanye pilpres terakhir di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2009).  KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANMegawati Soekarnoputri saat memberikan orasi politik di hadapan ribuan kader dan simpatisan saat kampanye pilpres terakhir di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2009).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Kemampuan komunikasi politik Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dinilai paling buruk dibandingkan tokoh politik lain yang berpeluang menjadi calon presiden dalam Pemilu 2014. Sementara itu, tokoh dengan kemampuan komisi politik yang terbaik adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Untuk Megawati, Tjipta menjelaskan, komunikasinya sering dilakukan dengan konteks tinggi dan berpeluang membuat jarak sehingga sulit dimengerti. Selain itu, menurut Tjipta, Megawati juga jarang berbicara mengenai solusi.

"Komunikasi politik Mega sangat jelek. Mega ditanya sering senyum-senyum saja, sangat high context dan jarang memberikan solusi," kata Tjipta.

Tjipta menyampaikan hasil penelitiannya mengenai politisi yang memiliki komunikasi politik baik. Penelitian itu dilakukannya bersama dengan Lembaga Demokrasi Bertanggung Jawab baru-baru ini. Dalam penelitian tersebut, ia meneliti 11 nama politisi yang sering masuk dalam berbagai survei calon presiden sejumlah lembaga survei. Hasilnya, nama Joko Widodo berada di posisi teratas sebagai politisi yang memiliki gaya komunikasi politik sangat baik.

"Kenapa Jokowi, karena Jokowi bisa nempel dengan rakyat, bisa dekat dengan audiens, politisi lain enggak ada," kata Tjipta.

Jokowi memperoleh poin sebesar 85, dan di bawahnya secara berturut-turut diikuti oleh Jusuf Kalla (81), Prabowo Subianto (78), Anies Baswedan (75), Surya Paloh (73), Gita Wirjawan (70), Aburizal Bakrie (68), Wiranto (67), Dahlan Iskan (65), serta Megawati Soekarnoputri dan Pramono Edhie Wibowo yang masing-masing memeroleh poin sebesar 63.

Masalah yang diteliti hanya dibatasi pada kualitas komunikasi politik 11 tokoh tersebut dengan variabel komunikasi politik seperti konteks dengan bobot 35 poin, penampilan 15 poin, pesan 25 poin, bahasa nonverbal 15 poin, kualitas suara 5 poin, dan kecakapan dalam menyelipkan humor dalam setiap kesempatan 5 poin.

Sumber penelitian adalah pernyataan yang disaksikan melalui media internet, pidato, jumpa pers, wawancara dengan stasiun televisi, dan pernyataan atau tanya jawab dengan masyarakat. Waktu penelitian dimulai sejak 1 September hingga 25 Oktober 2013.

"Komunikasi politik memainkan peran sangar penting, namun calon yang bagus komunikasi politiknya tidak otomatis akan memenangkan pertarungan politik," ujar Tjipta.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Nasional
Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

Nasional
Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Nasional
Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Nasional
KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

Nasional
Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Nasional
Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Nasional
Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X