Amnesti Usai, Presiden Diminta Segera Pulangkan TKI dari Saudi

Kompas.com - 04/11/2013, 15:06 WIB
Arab Saudi untuk pertama kalinya menawarkan pemutihan kepada pekerja asing gelap. BBCArab Saudi untuk pertama kalinya menawarkan pemutihan kepada pekerja asing gelap.
|
EditorWisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Arab Saudi mengakhiri proses pemutihan (amnesti) bagi para pekerja ilegal di negerinya pada tanggal 4 November 2013 ini. Namun selama masa pemutihan itu, ternyata masih ada 73.656 orang TKI yang belum mendapat dokumen baik ketenagakerjaan maupun exit permit untuk pulang ke tanah air. Mereka yang tak berdokumen ini akan terancam dirazia petugas Arab Saudi.

Atas kondisi itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta bergerak cepat agar warga negara Indonesia tidak dijebloskan ke penjara di Arab Saudi.

“Pemerintah RI harus melobi pemerintah Saudi Arabia, secara formal maupun informal untuk memperpanjang kembali masa amnesti. Bila permohonan perpanjangan amnesti ditolak, pemerintah SBY harus segera mengambil opsi mengajukan pemulangan massal deportasi tanpa harus memiliki data lama sebagai syarat exit permit dari Saudi,” ujar anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Dyah Pithaloka di Jakarta, Senin (4/11/2013).

Selain itu, Rieke juga meminta pemerintah untuk melakukan antisipasi setelah masa amnesti ini selesai. Misalnya, dengan menyediakan shelter penginapan terutama bagi perempuan dan anak-anak, karena sudah banyak para TKI overstayer yang diusir dari apartemennya disebabkan pemilik apartemen khawatir akan sanksi dan denda.

Lebih lanjut, Rieke juga meminta pemerintah memberikan advokasi kepada para TKI overstayer yamg saat ini terlunta-lunta karena di-PHK sepihak oleh majikan yang khawatir sanksi akibat mempekerjakan pekerja yang tidak berdokumen lengkap. Rieke mendesak agar ada upaya nyata kepedulian pemerintah atas nasib pada TKI ini.

“Pak SBY, TKI Overstayer juga Rakyat Indonesia, dan anda Presiden Republik Indonesia. Lakukan langkah cepat untuk memperoleh kepastian soal amnesti ini. Jangan biarkan rakyatmu sesaki penjara negara orang karena kelambanan penanganan amnesti,” kata Rieke.

Selama masa amnesti berlangsung, tercatat baru 15.571 orang yang mendapatkan dokumen ketenagakerjaan. Sisanya sebanyak 73.656 orang TKI belum mendapat dokumen baik ketenagakerjaan maupun exit permit untuk pulang ke tanah air. Mereka yang tak berdokumen ini akan terancam dirazia petugas Arab Saudi.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2KI) memastikan pemerintah Arab Saudi tidak akan melakuan razia ke rumah-rumah melainkan ke tempat-tempat usaha seperti restauran, tempat cukur rambut, apotik, keamanan, supir dan kios-kios dagang lainnya.

Apabila WNI terkena razia, maka akan dikumpulkan di tempat tahanan imigrasi yang dapat menampung 50.000 orang. Dari tempat itu, mereka akan dideportasi ke negara asal termasuk ke Indonesia secara bertahap. KJRI setempat juga sudah mengimbau kepada seluruh TKI untuk tidak keluar rumah sementara waktu ini.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

Nasional
Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Nasional
Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Nasional
Percepat Diagnosis Covid-19, Pemerintah Segera Lakukan Pemeriksaan Lewat Mesin TB-TCM

Percepat Diagnosis Covid-19, Pemerintah Segera Lakukan Pemeriksaan Lewat Mesin TB-TCM

Nasional
Cegah Covid-19, Kunjungan Tahanan di Kantor Polisi Ditutup Sementara

Cegah Covid-19, Kunjungan Tahanan di Kantor Polisi Ditutup Sementara

Nasional
Yasonna Bakal Bebaskan Napi Korupsi demi Cegah Covid-19 di Penjara, Ini Kata KPK

Yasonna Bakal Bebaskan Napi Korupsi demi Cegah Covid-19 di Penjara, Ini Kata KPK

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Diminta Siapkan SOP Penanganan Pasien Virus Corona

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Diminta Siapkan SOP Penanganan Pasien Virus Corona

Nasional
Menurut Yasonna, Ini Alasan Pemerintah Tak Pilih Opsi Lockdown Atasi Corona

Menurut Yasonna, Ini Alasan Pemerintah Tak Pilih Opsi Lockdown Atasi Corona

Nasional
Viral Polisi Gelar Resepsi di Tengah Wabah Covid-19, Kabaharkam: Propam Polda Metro Jaya Turun Tangan

Viral Polisi Gelar Resepsi di Tengah Wabah Covid-19, Kabaharkam: Propam Polda Metro Jaya Turun Tangan

Nasional
Wacana Pembebasan Koruptor Dinilai Tak Signifikan Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Pembebasan Koruptor Dinilai Tak Signifikan Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X