Kompas.com - 04/11/2013, 15:06 WIB
|
EditorWisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Arab Saudi mengakhiri proses pemutihan (amnesti) bagi para pekerja ilegal di negerinya pada tanggal 4 November 2013 ini. Namun selama masa pemutihan itu, ternyata masih ada 73.656 orang TKI yang belum mendapat dokumen baik ketenagakerjaan maupun exit permit untuk pulang ke tanah air. Mereka yang tak berdokumen ini akan terancam dirazia petugas Arab Saudi.

Atas kondisi itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta bergerak cepat agar warga negara Indonesia tidak dijebloskan ke penjara di Arab Saudi.

“Pemerintah RI harus melobi pemerintah Saudi Arabia, secara formal maupun informal untuk memperpanjang kembali masa amnesti. Bila permohonan perpanjangan amnesti ditolak, pemerintah SBY harus segera mengambil opsi mengajukan pemulangan massal deportasi tanpa harus memiliki data lama sebagai syarat exit permit dari Saudi,” ujar anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Dyah Pithaloka di Jakarta, Senin (4/11/2013).

Selain itu, Rieke juga meminta pemerintah untuk melakukan antisipasi setelah masa amnesti ini selesai. Misalnya, dengan menyediakan shelter penginapan terutama bagi perempuan dan anak-anak, karena sudah banyak para TKI overstayer yang diusir dari apartemennya disebabkan pemilik apartemen khawatir akan sanksi dan denda.

Lebih lanjut, Rieke juga meminta pemerintah memberikan advokasi kepada para TKI overstayer yamg saat ini terlunta-lunta karena di-PHK sepihak oleh majikan yang khawatir sanksi akibat mempekerjakan pekerja yang tidak berdokumen lengkap. Rieke mendesak agar ada upaya nyata kepedulian pemerintah atas nasib pada TKI ini.

“Pak SBY, TKI Overstayer juga Rakyat Indonesia, dan anda Presiden Republik Indonesia. Lakukan langkah cepat untuk memperoleh kepastian soal amnesti ini. Jangan biarkan rakyatmu sesaki penjara negara orang karena kelambanan penanganan amnesti,” kata Rieke.

Selama masa amnesti berlangsung, tercatat baru 15.571 orang yang mendapatkan dokumen ketenagakerjaan. Sisanya sebanyak 73.656 orang TKI belum mendapat dokumen baik ketenagakerjaan maupun exit permit untuk pulang ke tanah air. Mereka yang tak berdokumen ini akan terancam dirazia petugas Arab Saudi.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2KI) memastikan pemerintah Arab Saudi tidak akan melakuan razia ke rumah-rumah melainkan ke tempat-tempat usaha seperti restauran, tempat cukur rambut, apotik, keamanan, supir dan kios-kios dagang lainnya.

Apabila WNI terkena razia, maka akan dikumpulkan di tempat tahanan imigrasi yang dapat menampung 50.000 orang. Dari tempat itu, mereka akan dideportasi ke negara asal termasuk ke Indonesia secara bertahap. KJRI setempat juga sudah mengimbau kepada seluruh TKI untuk tidak keluar rumah sementara waktu ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Achmad Yurianto, Dokter Militer yang Jadi Jubir Pertama Penanganan Covid-19

Profil Achmad Yurianto, Dokter Militer yang Jadi Jubir Pertama Penanganan Covid-19

Nasional
Mantan Jubir Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto Meninggal Dunia di Malang

Mantan Jubir Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto Meninggal Dunia di Malang

Nasional
Mantan Jubir Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto Meninggal Dunia

Mantan Jubir Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto Meninggal Dunia

Nasional
Jokowi: Kita Tahan Betul Agar Harga Pertalite Tidak Naik

Jokowi: Kita Tahan Betul Agar Harga Pertalite Tidak Naik

Nasional
Wapres Serahkan Bantuan Sosial bagi Masyarakat di Kota Kendari

Wapres Serahkan Bantuan Sosial bagi Masyarakat di Kota Kendari

Nasional
Jokowi Bakal Diskusi dengan Relawan Sebelum Putuskan Sikap pada Pilpres 2024

Jokowi Bakal Diskusi dengan Relawan Sebelum Putuskan Sikap pada Pilpres 2024

Nasional
Minta Projo Sabar Soal Pilpres 2024, Jokowi: Ojo Kesusu Sik...

Minta Projo Sabar Soal Pilpres 2024, Jokowi: Ojo Kesusu Sik...

Nasional
PPATK Blokir Rekening Briptu HSB, Polisi yang Punya Tambang Emas di Kaltara

PPATK Blokir Rekening Briptu HSB, Polisi yang Punya Tambang Emas di Kaltara

Nasional
Kontras Yakin Pelaku Pelanggaran HAM Berat Paniai Tak Hanya Seorang

Kontras Yakin Pelaku Pelanggaran HAM Berat Paniai Tak Hanya Seorang

Nasional
UPDATE 21 Mei: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,07 Persen, Dosis Ketiga 21,08 Persen

UPDATE 21 Mei: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,07 Persen, Dosis Ketiga 21,08 Persen

Nasional
UPDATE 21 Mei: 78.614 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 2,18 persen

UPDATE 21 Mei: 78.614 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 2,18 persen

Nasional
Azyumardi Azra: Indonesia Perlu Reformasi Jilid II, tetapi yang Damai

Azyumardi Azra: Indonesia Perlu Reformasi Jilid II, tetapi yang Damai

Nasional
UPDATE 21 Mei: Sebaran 263 Kasus Harian Covid-19, di Jakarta Tertinggi

UPDATE 21 Mei: Sebaran 263 Kasus Harian Covid-19, di Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 21 Mei: Bertambah 254, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 5.892.126

UPDATE 21 Mei: Bertambah 254, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 5.892.126

Nasional
UPDATE 21 Mei: Ada 3.749 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 21 Mei: Ada 3.749 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.