Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AS Tak Akan Ampuni Edward Snowden

Kompas.com - 04/11/2013, 09:22 WIB


Anggota parlemen senior AS menolak usulan apa pun untuk mengampuni Edward Snowden, buron intelijen yang kini berada di Moskwa, Rusia.

"Tuan Snowden melanggar hukum AS. Dia harus pulang dan bertanggung jawab di muka hukum," kata penasihat Gedung Putih, Dan Pfeiffer.

Snowden meminta masyarakat internasional agar memengaruhi AS supaya bersedia menanggalkan dakwaan selaku mata-mata dalam sepucuk surat yang dikirimnya melalui seorang politisi Jerman.

Setelah meninggalkan AS guna menghindari dakwaan, Snowden bermukim di Rusia dengan suaka sementara sejak Juni lalu.

Dalam pelarian ini, ia membawa serta sejumlah data yang menghebohkan tentang kegiatan intelijen AS yang merekam pembicaraan telepon dan lalu lintas surat elektronik, termasuk sejumlah pimpinan negara sahabat AS, seperti Kanselir Angela Merkel di Jerman.

Sementara itu, menurut bocoran yang sama, kantor kedutaan AS di puluhan negara dipakai juga untuk memata-matai komunikasi di negara itu yang mengundang protes kolosal, termasuk dari Indonesia.

Merugikan AS

Seorang anggota parlemen dari Partai Hijau Jerman pekan lalu dengan mengejutkan menyatakan telah bertemu langsung dengan Snowden dan mengatakan bahwa mantan pegawai kontrak itu siap menjelaskan kepada aparat Jerman bagaimana penyadapan dilakukan Badan Keamanan Nasional AS (NSA).

Hans-Christian Stroebele memamerkan selembar surat kepada wartawan di Berlin, Jumat (1/11/2013), yang menurutnya ditulis Snowden.

"Berkata jujur bukan kejahatan," tulis Snowden dalam surat itu.

Sementara pada hari Minggu (3/11/2013) Gedung Putih menyatakan tak ada isu pemberian ampunan yang dibahas.

Anggota Kongres dari Partai Republik, Mike Rogers, dan senator Partai Demokrat, Dianne Feinstein, menolak ide ampunan untuk Snowden.

Kalau Snowden memang pembocor sejati, kata Feinstein, ia bisa saja melapor kepada Komite Intelijen yang diketuainya.

"Kami akan menemuinya dan memeriksa informasi itu. Itu tidak terjadi dan sekarang ia melakukan tindakan yang sangat merugikan negaranya," kata Senator Feinstein dalam wawancara dengan stasiun televisi CBS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com